Forumterkininews.id, Jakarta – Kejaksaan Agung menyebutkan berdasarkan hasil penyidikan sementara, pihaknya tidak menemukan aliran dana ke partai politik (parpol) dalam perkara dugaan korupsi terkait ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.
Kejakgung juga meminta agar penyidikan yang dilakukan jaksa penyidik Gedung Bundar tidak dikaitkan ke urusan politik.
“Tidak ada (aliran uang) ke sana (parpol). Jadi jangan diplintir-plintir,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Supardi, dalam keterangannya, Jumat (20/5).
Hingga saat ini, kata dia, penyidik tidak menemukan adanya aliran dana ke parpol tertentu. “Kami tidak menemukan sampai ke sana (aliran ke parpol). Sampai detik ini, itu enggak ada, fakta ke sana,” ujarnya.
Bahkan, kata Supardi, penelusuran aliran uang itu, penyidik menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Upaya itu bertujuan mencari indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari para tersangka dugaan korupsi ekspor minyak goreng.
Diketahui, penyidik Jampidsus Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, yang terjadi pada Januari 2021 sampai Maret 2022.
Salah satunya adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
Kemudian terbaru, penyidik pidsus menetapkan Lin Che Wei menjadi tersangka. Lin Che Wei disebut sebagai penasihat kebijakan/analisa pada Independen Research & Advisory Indonesia.
Lin Che Wei diduga berperan mengondisikan pemberian izin persetujuan ekspor di beberapa perusahaan.
Sebelumnya, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Stanley MA ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (19/4). Selanjutnya, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor; serta General Manager PT Musim Mas, Togar Sitanggang.
