Kunci Independensi Polri: Hasil Diskusi Mahfud MD
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar pertemuan dengan 11 purnawirawan perwira tinggi Polri pada Selasa (28/10). Pertemuan yang berlangsung di kediamannya tersebut secara khusus membahas arah dan langkah strategis reformasi kepolisian ke depan.
Fokus Diskusi: Memperkuat Jati Diri dan Independensi Polri Dilansir dari CNN Indonesia, dalam pertemuan itu, para purnawirawan memberikan berbagai pandangan dan masukan mengenai kondisi terkini Polri serta pentingnya memperkuat kembali jati diri institusi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Diskusi berjalan dalam suasana akrab dan produktif, dengan menyoroti perlunya pembenahan menyeluruh, baik di aspek struktural maupun kultural.
Baca Juga: Tidak Bawa Putri Candrawathi Visum jadi Penyesalan Ferdy Sambo
Salah satu fokus pembahasan utama adalah penguatan independensi Polri dari pengaruh politik, serta peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Para purnawirawan menilai, reformasi Polri harus diarahkan pada upaya memperkuat kepercayaan publik dan memastikan lembaga kepolisian bekerja sesuai prinsip keadilan serta penegakan hukum yang berintegritas.
Komitmen Perubahan: Pengawasan Internal dan Budaya Organisasi Selain itu, dibahas pula pentingnya memperbaiki sistem pengawasan internal dan memperkuat etika kedinasan guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Reformasi yang diusulkan tidak hanya menitikberatkan pada perubahan aturan (struktural), tetapi juga pada pembenahan kultur organisasi agar Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat.
Mahfud Bahas Reformasi Polri
Baca Juga: Kompolnas: Yang Tahu Alasan Digelarnya Upacara Kedinasan Brigadir J yakni Humas Mabes Polri
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat proses reformasi Polri. Kehadiran para purnawirawan menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan institusi kepolisian agar tetap berpegang pada nilai-nilai profesionalisme, netralitas, dan pelayanan publik. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih luas antara tokoh-tokoh senior kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan Polri yang semakin transparan, berintegritas, dan dipercaya publik.
