Pernyataan Bahlil Soal ‘Tukar Guling’ Dinilai Bisa Mengusik Koalisi Pemerintah

Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar mengenai kursi untuk Ahmad Muzani sebagai ‘tukar guling’ kursi menteri Golkar dinilai tidak pantas. Pasalnya, pernyataan tersebut bisa mengusik kedamaian di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Laiskodat, Kamis (24/10). Ia menegaskan bahwa penetapan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

“Pernyataan semacam ini bisa mengusik kekompakan dan soliditas koalisi yang seharusnya tidak elok dilontarkan oleh ketua umum partai anggota koalisi,” ucapnya.

Baca Juga: Diundang di Penutupan Munas Golkar, Jokowi Bakal Ditunjuk Jadi Ketum Baru?

Viktor Laiskodat dari patai NasDem menyatakan apa yang disebut Bahlil Lahadlia bisa merusak kenyamanan di koalisi pemerintahan saat ini. (Foto: Ist)

Viktor Laiskodat juga menjelaskan bahwa pemilihan Ahmad Muzani berdasarkan musyawarah mufakat. Hal itu tertuang dalam Pasal 19 Ayat (1) sampai Ayat (11) Peraturan MPR 1/2024.

“Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat atau dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dalam sidang paripurna,” katanya.

Viktor Laiskodat menegaskan bahwa partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah seharusnya menjaga kekompakan dalam rangka menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: [Breaking News] Golkar Resmi Usung Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta

“Kekompakan dan kerjasama serta soliditas adalah kunci bagi koalisi dalam merealisasikan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan cerita mengenai ‘tukar guling’ di balik delapan jatah kursi partainya dalam Kabinet Merah Putih.

Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa awalnya kursi menteri jatah untuk Partai Golkar hanya lima. Namun, dilakukan penambahan kursi setelah Partai Golkar memberikan jatah kursi Ketua MPR ke Partai Gerindra sebagai pemenang Pilpres 2024.

Bahlil Lahadalia dalam acara HUT Partai Golkar. (Foto: Ist)



“Waktu itu MPR dikonsensuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan Pilpres. Kami kan nggak bisa lawan Presiden Pak. Kalau kami lawan Presiden repot semua kan,” tutur Bahlil Lahadalia dalam pidatonya di peringatan 60 tahun HUT Golkar beberapa waktu lalu.

Bahlil Lahadalia menuturkan, delapan kursi menteri tersebut belum termasuk tiga kursi wakil menteri, satu Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di mana Luhut Binsar Pandjaitan yang menduduki posisi tersebut serta satu kepala lembaga.

Bahlil Lahadalia juga memaparkan bahwa penambahan tiga kursi menteri itu masing-masing diberikan kepada mantan Ketua Umum Golkar yaitu Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menko Perekonomian dan dirinya sendiri yang menjabat sebagai Menteri ESDM.

Sedangkan satu kursi sisanya didapatkan setelah Partai Golkar merelakan kursi Ketua MPR kepada Partai Gerindra yang saat ini dijabat oleh Sekjennya yaitu Ahmad Muzani.