Perusahaan Teknologi Buka Suara Soal Bahaya AI di Pemilu AS

FTNews - Menanggapi soal isu artificial intelligence (AI) yang dapat membahayakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Amerika Serikat, banyak perusahaan teknologi akhirnya angkat bicara.

Sebelumnya, banyak orang yang berpendapat bahwa AI dapat menebarkan kekacauan dan kebingungan bagi para pemilih.

Melansir CNN, para perusahaan teknologi terbesar saling bekerja sama untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut seperti OpenAI, Google, Meta, Microsoft, dan banyak lagi lainnya yang menggunakan teknologi AI.

Baca Juga: Instagram akan Hapus Fitur Flipside

Mereka akan bekerja sama untuk mendeteksi dan menangkal disinformasi dalam masa pemilu, termasuk deepfake dari para kandidat politik. 

Perjanjian kerja sama ini bernama Tech Accord to Combat Deceptive of AI in 2024 Election. Berdasarkan perjanjian ini, mereka akan berkolaborasi dalam mendeteksi konten buatan AI yang menyesatkan dan akan transparan kepada publik.

“AI tidak menciptakan tipu muslihat, tetapi kita harus memastikan (AI) tidak membantu tipu muslihat itu berkeliaran,” ungkap Presiden Microsoft, Brad Smith dalam Munich Security Conference Friday.

Baca Juga: Putusan PN Jakpus, Yusril: Tunggu Keputusan Pengadilan Tinggi

AI sudah dapat menciptakan sebuah foto dan tulisan dengan cepat. Sekarang, AI dapat membuat sebuah video dan audio yang sangat realistis sehingga dapat menyebarkan disinformasi.

Salah satunya adalah sebuah teknologi yang baru muncul dari OpenAI, yaitu Sora. Sora dapat menciptakan sebuah video dengan realistis hanya dengan mendeskripsikannya dengan kata-kata yang lalu AI akan memprosesnya.

“Ketakutan terbesar saya adalah kita menyebabkan kerugian yang signifikan. Baik dari diri kita sendiri, teknologi, dan industri menyebabkan kerugian yang signifikan bagi dunia,” ungkap bos OpenAI, Sam Altman, kepada anggota legislatif di dalam pengadilan pada Mei tahun lalu.

Jawaban Atas Permasalahan Ini

Ilustrasi berita bohong atau hoax. Foto: canva

Melalui kerja sama ini, para perusahaan teknologi akan bekerja sama untuk membuat teknologi yang dapat membaca konten buatan AI dan melihat siapa pembuatnya. Selain itu, teknologi ini dapat menilai apakah model AI ini berisiko akan menyebar disinformasi yang berkaitan dengan pemilu.

Tidak hanya itu, mereka akan mengedukasi masyarakat agar tidak termanipulasi atau tertipu dengan konten seperti ini. Namun, sebagian kelompok masyarakat masih kurang yakin akan tindakan ini.

“Janji-janji sukarela seperti yang diumumkan hari ini tidak cukup untuk menjawab tantangan global yang dihadapi demokrasi,” kata Nora Benavidez, penasihat senior dan direktur keadilan digital dan hak-hak sipil di pengawas teknologi dan media Free Press, dalam sebuah pernyataan.

“Dalam setiap siklus pemilu, perusahaan-perusahaan teknologi berjanji untuk menerapkan standar demokrasi yang tidak jelas dan kemudian gagal untuk sepenuhnya memenuhi janji-janji tersebut,” lanjutnya.

Selain itu, Benavidez juga meminta akan adanya moderasi konten yang kuat. Hal ini untuk melibatkan manusia dalam peninjauan, pelabelan, dan penegakkan hukum.