PKS Acungi Jempol Sikap PDIP, Tetap di Luar Pemerintahan Meski Ada Pertemuan Prabowo dan Mega

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) apresiasi sikap politik PDIP yang memilih tetap berada di luar pemerintahan, meskipun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya lebih apresiasi lagi teman-teman PDIP, bu Mega khususnya menyatakan tetap di luar pemerintahan, tapi siap membantu memperkuat pemerintahan," kata Politisi PKS Mardani Ali Sera, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

Mardani mengatakan, dengan begitu azas DPR sebagai pengawas eksekutif atau pemerintah bisa berjalan.

Baca Juga: Bawaslu Beberkan Fakta Soal Amplop Merah di Sumenep

"Kita bisa kembali kepada asas yang menjadi kontrol adalah DPR, karena fungsi pengawasan ada di DPR," ujarnya.

Silaturahmi Prabowo dan Megawati [ist]

Mardani juga menyebut, silaturahmi tersebut memang bagus dilakukan apalagi antar sesama tokoh bangsa.

"Silaturahmi bagus, apalagi lebaran kan. Kalau elitnya rukun, warganya tenang," tutur dia.

Baca Juga: Suara Menggelegar Megawati Soekarnoputri: Airin Ngomong yang Keras, Awas Loh Ya!

Terlebih juga Indonesia sedang menghadapi tantangan global yang tak mudah. Oleh karena itu, dia menilai pertemuan antar tokoh bangsa penting dilakukan.

"Kita hadapi tantangan nerat loh, bukan cuma Donald Trump yang kita di politik internasional gini, we live in the room with two elephants, one elephant is going crazy gitu. Cina sama Amerika, karena Amerika nya ada going crazy, jadi berbahaya. Belum climate change," ungkapnya.

"Belum tadi ya, tensi politik yang kian banyak dialami kita, dan kita ini sekarang ini masuk tahun ke-70 konferensi Asia-Afrika ini. Kita para parlemen akan memperingati," pungkas Mardani.

Sekjend Partai Gerindra, Ahmad Muzani [ist]

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, jika PDIP tetap akan berada di luar pemerintahan meski Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (masih berada di luar pemerintahan)," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 April 2025.