Polemik Ahli Fungsi Lahan di Jabar, Dedi Mulyadi Bakal Undang Pakar dari IPB untuk Hitung Kerugian

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana mengundang pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menganalisis kerugian yang timbul akibat alih fungsi lahan di wilayah Jawa Barat.

Surat resmi kepada IPB dijadwalkan akan dikirim pada Senin, 7 April 2025. Nantinya, ​pakar dari IPB itu untuk menghitung kerugian akibat dampak dari alih fungsi lahan yang diduga telah melanggar aturan tata kelola ruangan, berujung kerugian secara materi maupun lingkungan.

"Nanti hari Senin berkirim surat ke IPB untuk meminta pakar IPB menghitung problem kerugian negara yang ditimbulkan karena alih fungsi lahan. Baik aspek keuangan, maupun lingkungan,” kata dia usai halalbihalal di rumah dinas Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Baca Juga: Kepala SMAN 1 Cikarang Utara Bongkar Bagaimana Sosok Aura Cinta saat Masih Sekolah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi [instagram]

Dedi menekankan bahwa hasil kajian dari pakar IPB akan menjadi dasar untuk mengevaluasi perizinan alih fungsi lahan yang telah terjadi, termasuk di kawasan Puncak Bogor dan lebih dari 200 tambang liar di Jawa Barat. ​

“Semua di Jawa Barat. Kan ini bukan hanya Eiger ya, berbagai bangunan dan tambang liar. Tambang liar di Jawa Barat kan lebih dari 200 tambang,” jelasnya.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai permasalahan lingkungan, seperti banjir, yang diduga disebabkan oleh perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan aturan tata kelola ruang.

Baca Juga: Sikat Ormas Meresahkan, Dedi Mulyadi Usul Bentuk Satgas Anti Premanisme Buntut 3 Mobil Polisi Dibakar di Depok

“Ini kan Jawa Barat sudah sampai pada tingkat mencemaskan. Gunungnya mencemaskan, aliran sungainya mencemaskan, bangun rumahnya mencemaskan. Tugas gubernur adalah menghilangkan seluruh kecemasan itu,” sambungnya.

Sebelum mengambil langkah lebih lanjut, Dedi memilih untuk menunggu hasil kajian dari pakar IPB agar keputusan yang diambil didasarkan pada data dan analisis yang akurat, bukan asumsi semata.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi [instagram]

Ia juga berencana mengundang para pengusaha untuk mendengarkan paparan dari pakar tersebut, guna memastikan transparansi dan objektivitas dalam proses evaluasi perizinan alih fungsi lahan. ​

“Oh nanti, saya kan tidak akan dulu bicara sebelum ada pendapat pakar. Kan saya tidak boleh ngarang. Jadi kalau nanti saya bicara, biarkan nanti para pengusaha diundang mengikuti paparan yang disampaikan oleh pakar. Jadi kalau saya bicara nanti dianggap, oh Pak Deddy ada lobi,” pungkasnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani permasalahan alih fungsi lahan secara serius dan berbasis pada kajian ilmiah, dengan harapan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.​