Prabowo Sebut Pilkada Dipilih DPRD, PDIP: Vox Populi Vox Dei

Presiden Prabowo Subianto mewacanakan kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD. Hal itu disampaikannya dalam pidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

Menurut Prabowo Subianto, hal tersebut juga diterapkan di negara lain. Sistem tersebut dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya. Prabowo mengatakan, usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

“Saya melihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih Gubernur, milih Bupati,” ujar Prabowo Subianto.

Baca Juga: Prabowo Larang Kadernya Gembar-gembor 2 Periode: Please, Jangan Sebut seperti Itu

Merespons hal itu, DPP PDIP Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa masyarakat memiliki kedaulatan penuh dalam memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD dalam acara HUT Golkar. (Foto: Ist)

Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

“Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ucapnya dalam konferensi pers, Jumat (13/12) malam.

Baca Juga: Baru Dilantik Jadi Mendiktisaintek, Brian Yuliarto Irit Bicara

“Vok populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” tambahnya.

Mengenai biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo Subianto sangat mahal, Deddy menilai hal itu terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan pemilu.

Deddy Sitorus mengatakan, saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

“Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri,” katanya.

Walau begitu, Deddy Sitorus mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap terkait wacana Presiden Prabowo Subianto itu. PDIP akan menyampaikannya secara resmi sikapnya setelah ada usulan revisi Undang-Undang Pilkada.

Pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat adalah hak demokrasi. (Foto: Ist)

Deddy Sitorus juga menuturkan bahwa pihaknya juga akan terlebih dulu menguji apakah memang usulan dari Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.

Oleh karena itu, Deddy Sitorus menilai wacana yang dilontarkan Prabowo Subianto masih sangat panjang dan memerlukan banyak waktu. Deddy Sitorus juga meminta agar para pemangku kekuasaan tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.

“Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” tandasnya.