Prabowo Target Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Hilang Pada Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa hilang pada tahun 2026 mendatang.

Demikian disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Sosial Agus Jabo Priyono seperti disampaikannya dalam acara public hearing dengan tajuk Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil, Rabu 28 Mei 2025 di Jakarta.

"Sekarang Indonesia sudah punya data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, semua harus berangkat dari situ untuk menyusun program-programnya supaya indikator-indikator kemajuan, pengentasan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem," katanya.

Baca Juga: Jokowi Sudah Ucapkan Selamat Secara Langsung ke Prabowo-Gibran

Agus Jabo lalu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar jajarannya fokus terhadap pengentasan kemiskinan. Prabowo menargetkan pada tahun 2029, jumlah orang miskin di Indonesia harus di bawah 5 persen.

"Dan Presiden Prabowo meminta supaya jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2029 harus di bawah 5 persen," ucapnya.

Entaskan Kemiskinan

Baca Juga: Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang Dipastikan Menggunakan Uang Pribadi Prabowo

Wamen Agus Jabo Priyono di acara public hearing. [FT News]

Lebih lanjut, Agus Jabo mengatakan Presiden Prabowo juga menargetkan pada tahun 2026 mendatang sudah tidak warga Indonesia yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

"Sedangkan orang miskin yang pengeluaran perkapitanya di bawah Rp 400 ribu itu ada sekitar 1,13 persen atau sekitar 3,57 juta jiwa, Presiden perintahkan di tahun 2026 kemiskinan ekstrem selesai," imbuhnya.

Pengentasan kemiskinan ekstrem ini juga dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, Prabowo meminta jajarannya untuk bekerja keras mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Diketahui, DPP Gempita bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan/President Communication Office (PCO) menggelar public hearing dengan tajuk Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil, Rabu 28 Mei 2025 di Jakarta.

Acara public hearing yang digagas Gempita ini menghadirkan para pejabat tinggi negara seperti menteri atau wakil menteri, bersama para penerima manfaat dari berbagai kalangan: petani, buruh, pelajar, penyandang disabilitas, hingga lansia.

Momentum Sampaikan Aspirasi-Kritik

Ketua DPP Gempita Alfonso FP. [FT News]

Ketua DPP Gempita Alfonso FP mengatakan kalau acara ini bukan sekadar forum dialog. Masyarakat nantinya akan menyampaikan testimoni, kritik, hingga ide kepada pejabat, dan langsung ditanggapi.

Public hearing turut dihadiri Kepala PCO Hasan Nasbi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza UI Haq.

Alfonso menjelaskan bahwa saatnya masyarakat menyuarakan apakah program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan. Partisipasi publik adalah kunci transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah.

“Negara sudah bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Tapi efektivitas dan ketepatan sasaran program harus dikawal masyarakat," ungkap Alfonso.