Prabowo Tekankan Penghematan Anggaran di Semua Bidang
Nasional

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur dan Indonesia emas 2045.
Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 di Istana Negara,Jakarta, Selasa (10/12).
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas keberlanjutan, namun dengan kehati-hatian.
Baca Juga: Instruksi Presiden Prabowo Subianto: TNI-Polri Tindak Tegas Penjarahan dan Perusakan Fasilitas Umum
“Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pruden hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” jelas Prabowo Subianto.
Secara resmi, Prabowo Subianto menyerahkan DIPA dan TKID Tahun Anggaran 2025 serta meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.
Baca Juga: Lebaran Hari Kedua, Prabowo Kembali Bertemu Jokowi di Istana
Sebelumnya, acara penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 diawali dengan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai alokasi anggaran untuk tahun 2025.
Dalam laporannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN 2025 adalah APBN yang disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2024.
“Di dalam proses penyusunan, pemerintah bersama DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025,” tutur Sri Mulyani.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan bahwa pengembangan katalog elektronik versi 6.0 akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hal itu karena seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak pembayaran sampai dengan pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.
“Selain itu, pada e-katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ucap Luhut Binsar Pandjaitan.