Presiden Prabowo Usulkan Evaluasi Pilkada Langsung, Mahfud MD: Yang Sekarang Mahal dan Jorok

Mantan Calon Wakil Presiden 2024, Mahfud MD mengapresiasi usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Menurutnya, hal itu bagus sebagai sesuatu yang positif dalam konteks ada evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Menurut saya itu bagus, dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi harus dievaluasi, karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok,” ucapnya, Jumat (13/12).

Baca Juga: Disebut Gubernur Tercantik, Sherly Tjoanda Wakili Ratusan Kepala Daerah Baca Sumpah Jabatan

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) itu memaparkan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir September 2014 lalu, pernah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD.

Pemilihan kepala daerah langsung dinilai sangat mahal. (Foto: Ist)

Namun, hanya dalam hitungan hari atau tepatnya pada awal Oktober di tahun yang sama, SBY memutuskan untuk memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mempertahankan pilkada secara langsung.

“Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas waktu itu,” katanya.

Baca Juga: Terima B1-KWK dari Hanura, Edy Rahmayadi: Jadi Tambahan Semangat

Pakar hukum tata negara itu beranggapan usulan Prabowo Subianto bisa dibicarakan lebih jauh. Salah satu pertimbangannya adalah keterpenuhan asas demokrasi dalam Pilkada.

“Nantilah didiskusikan, demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melontarkan wacana kepala daerah seperti Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota kembali dipilih oleh DPRD.

Prabowo Subianto menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem tersebut dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih Gubernur, milih Bupati,” ucap Prabowo Subianto dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul, Kamis (12/12) malam.

Dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, diharapkan bisa menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Anggaran untuk Pilkada itu nantinya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.

“Efisien, nggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” ungkap Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto melontarkan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. (Foto: Ist)

Prabowo Subianto juga menyinggung mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran Pilkada. Ia juga menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama.

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” tutur Prabowo Subianto.