Prof Henri: Apa yang Dikatakan Ahok Benar! Memang Banyak Permainan dan Drama di BUMN Besar!
Nasional

Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga Prof Dr Drs Henri Subiakto menegaskan, apa yang disampaikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, adalah benar bahwa kewenangan Komisaris Utama terbatas.
Hal ini disampaikan Henri Subiakto melalui akun X (twitter)-nya, dikutip Selasa (2/3/2025).
“Saya juga pernah jadi Komut BUMN Kecil selama 5 tahun, apa yg disampaikan Ahok benar. Komut itu kewenangannya terbatas, tidak bisa mengganti orang secara langsung. Dirut, direksi ataupun jajaran direksi anak perusahaan, bahkan lebih di bawahnya, komut tak punya wewenang langsung,” ucap Prof Henri.
Baca Juga: Netizen 'Hukum' Riva Siahaan Minum Pertalite Karena Geram Sama Kasus Pertamax Oplosan
Sebagaimana diketahui kasus megakorupsi Pertamax Oplosan yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan Cs, ikut membongkar hal-hal lain di Pertamina yang dulunya hanya sebatas isu. Salah satu yang bersuara adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Komisaris Utama Pertamina.
Namun tidak semua merespon dengan baik apa yang disampaikan Ahok. Sebagian malah mempertanyakan kenapa Ahok selama menjadi Komut tidak pernah mengungkapkan adanya kebobrokan di Pertamina. Kenapa hal itu diucapkan saat sudah tidak menjabat.
Ada juga yang mempertanyakan kenapa sebagai Komut tidak bertindak jika mengetahui ada hal yang tidak benar di Pertamina.
Baca Juga: Sosok Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga Tersangka Kasus Korupsi Kelola Minyak
Nada miring dari sebagian netizen tentu saja disambut dengan kecaman oleh para netizen yang mendukung Langkah Ahok yang menyatakan siap diperiksa Kejaksaan Agung jika memang institusi itu membutuhkan keterangannya.
Netizen mendukung Ahok sekaligus memberi pencerahan kepada antiAhok terkait posisinya. Yang pasti saat ini ramai polemic di X
Prof Henri Subiakto lewat akun X -nya juga menjelaskan tentang posisi Ahok sebenarnya. Bukan maksud membela, namun ia bisa menjabarkan itu lantaran sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Komisaris Utama sebuah BUMN kecil selama 5 tahun.
Prof Henri menyebut,”Komut bisanya hanya mengusulkan, atau merekomendasikan, dan memberi catatan2. Yang powerfull itu Menteri BUMN dibantu deputi2nya. Apa yg disampaikan Ahok ini jelas sekali, memang banyak permainan dan drama di BUMN besar,” tandasnya.
Politik Negara Penuh Drama dan Pencitraan
Intinya, lanjut Prof Henri, kalau di level negara politiknya penuh drama dan pencitraan, maka di level BUMN yang ada di bawah menteri, isinya juga merefleksikan politik negara yang juga penuh drama, pencitraan untuk menutupi kebobrokkan.
“Seperti apa yang terjadi di Pertamina ini, yang harus tanggung jawab memang di level atas di tingkat menteri dan presiden. Bukan Komut. Walau Komut harus dimintai keterangan. Bagus sekali Ahok punya catatan2 terkait penyimpangan yang ditemukan,” tambah Henri yang sudah menjadi Guru Besar Unair sejak 2015.
Persoalanny, tegas Prof Henri lagi, beranikah kejaksaan memeriksa level yang lebih tinggi. Ini sangat tergantung independensi kejaksaan Agung dan kehendak Presiden.
“Semua proses hukum akan berhenti mengikuti lewatnya waktu, jika presiden aslinya tidak ingin membongkarnya. Karena ada sesuatu yg ingin disenbunyikan,” tutupnya.***