Profil Valyano Boni Rafael Bintara di SPN Polda Jawa Barat yang dipecat Jelang Pelantikan Disebut IIdap NPD

Berikut Profil Valyano Boni Rapael, siswa bintara di SPN Polda Jawa Barat yang dipecat jelang pelantikan anggota polri dan disebut mengidap Narcissistic Personality disorder atau NPD.

Valyano Boni Rapael, saat ini sedang ramai di perbincangan. Hal ini lantaran berita tentang Valyano Boni Rapael sedang gegerkan masyarakat.

Pasalanya Valyano Boni Rapael, yang merupakan bintara di SPN Polda Jawa Barat ini dipecat menjelang pelantikan anggota Polri.

Baca Juga: Fenomena Narcissistic Personality Disorder (NPD): Penyebab, Dampak, dan Kasus Pemecatan Siswa Bintara SPN Polda Jabar

SPN Polda Jabar, Sumber Tiktok

Menurut keterangan Kepala SPN Polda Jabar, Kombe Dedi Yudi ada dua alasan kenapa Valyano Boni Rapael dikeluarkan.

Alasan pertama yaitu Valyano Boni Rapael tidak ikut dalam jam lebih dari ketentuan SPN Polda Jabar.

Sementara alasan yang kedua, ternyata Valyano Boni Rapael pernah mengikuti pendidikan kodiklat TNI AL tahun 2023 yang lalu.

Baca Juga: Di Tengah Ramai Sebutan NPD, Baim Wong: Penyakit Itu Privasi Seseorang Jangan Umbar ke Publik

Valyano Boni Rapael, Sumber Tiktok

Namun Valyano Boni Rapael dikeluarkan karena terindikasi sakit. Valyano Boni Rapael dinilai sudah berbohong lantaran tidak mengaku pernah mengikuti pendidikan militer saat penelusuran mental kepribadian.

Valyano Boni Rapael, disebut-sebut mengalami ganguan jiwa, hal tersebut disampaikan oleh seorang polwan bernama, Ipda Ferren Azzahra Putri.

Ipda Ferren Azzahra Putri juga menjelaskan alasan menyatakan Valyano Boni Rapael mengalami NPD.

Ferren menerangkan, Valyano siswa SPN Polda Jawa Barat memenuhi 3 dari 9 kriteria NPD.

Pertama, Valyano Boni Rapael meminta fasilitas yang tak sesuai dengan aturan SPN Polda Jabar.

Menurut Ipda Ferren, Valyano juga sengaja menyuruh teman, memukul punggungnya agar supaya seolah telah dipukul oleh pengasuh di SPN Polda Jabar.

Ferren juga menyebut Valyano memiliki sikap arogan dan angkuh.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga kader Partai Nasdem, Ahmad Sahroni kembali meluapkan emosiinya saat rapat dengar pendapat dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat pada tanggal 06 Februari 2025.

Keemosian Sahroni meledak saat ada salah satu anggota dari SPN yang menjelaskan bahwa alasan dipecatnya siswa bernama Valiano Boni Raphael karena asalan mental dan kesehatan.

Bahkan video keemosian Sahroni viral di media sosial.

Dalam videonya, Sahroni, menilai bahwa penjelasan dari pihak SPN masih bersifat asumsi.

“Ini baru asumsi dari Ibu Ferren. Ini bukan hasil yang tadi disampaikan oleh Kabid Dokkes, kan?" ujar Syahroni dalam video yang diterima olhe FtNews.co.id Jumat 07 Februari 2025.

Sahroni juga mempertanyakan validitas analisis tersebut.

"Itulah yang dinamakan asumsi. Tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Ibu Ferren hanya sebatas analisa, tadi Kabid Dokkes menyampaikan hasilnya bahwa ABCD. Itu berarti hasil analisa Ibu Ferren dipatahkan oleh Kabid Dokkes. Kan ceritanya begitu, kan ya?" ujarnya.

Sementara itu, Bagian Psikologi SDM Polda Jabar, Ipda Ferren Azzahra menjelaskan bahwa pihaknya ditugaskan untuk melakukan evaluasi terhadap siswa yang diberhentikan.

Salah satu siswa yang diperiksa adalah Valyano Boni Raphael.

"Kami yang ditugaskan untuk memeriksa Valiano Boni Raphael. Kami yang melakukan wawancara dan kami juga yang melakukan tes psikologisnya," ujar Ferren dalam sidang.

Ferren menjelaskan bahwa pihaknya memang menyebutkan Valiano memiliki kecenderungan Narcissistic Personality Disorder (NPD).

Namun, ia menegaskan bahwa pada saat pemulangan, mereka hanya menyampaikan bahwa perilaku siswa tersebut menjurus ke NPD, bukan menderita gangguan tersebut secara klinis.

Ferren juga membantah bahwa analisisnya merupakan asumsi. Menurutnya, pernyataan yang ia sampaikan adalah hasil analisa tim psikologi SDM Polda Jabar.

"Kami tidak menyatakan bahwa yang bersangkutan psikopat atau mengalami halusinasi," tegasnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama di media sosial, di mana banyak warganet mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh SPN Polda Jabar dalam pemecatan siswa.