Program MBG bukan hanya Perkuat Pemenuhan Gizi Masyarakat tapi juga Gerakkan Ekonomi Lokal

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meresmikan 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tim Koordinasi Akselerasi (TKA) PBNU tahap ketiga di Pondok Pesantren Al Hasani, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Selasa (30/12/2025).

“Seluruh SPPG yang diresmikan hari ini akan mulai operasional pada 8 Januari 2026. Dana akan masuk ke rekening tanggal 2 Januari 2026, kemudian kita lakukan persiapan, dan pada 8 Januari kita launching bersama-sama,” terangnya.

Dadan menyebutkan, pada hari peluncuran nasional tersebut, dana sebesar Rp855 miliar akan disalurkan dalam satu hari untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan mengatakan, program pemenuhan gizi nasional terus mengalami peningkatan signifikan sejak pertama kali diluncurkan.

Baca Juga: Respons Santai Nafa Urbach Dipandang Sebelah Mata Jadi Anggota DPR

“Pada 6 Januari 2025, BGN meluncurkan program ini dengan 190 SPPG di 26 provinsi, melayani sekitar 570.000 penerima manfaat dengan dana harian Rp8,55 miliar,” jelasnya.

Sebanyak 70 persen dari dana itu, jelasnya, digunakan untuk membeli bahan baku seperti beras, telur, ayam, minyak, dan bumbu. Kemudian 20 persen digunakan untuk membayar tenaga kerja.

Kepala BGN Prof Dadan [Foto: dok BGN]

Baca Juga: Soal Program MBG, KPK: Kami Terima Laporan Pengurangan Makanan harusnya Rp10.000 Diterima hanya Rp8000

Sebanyak 800 Orang Bekerja di SPPG

Ia menambahkan, saat ini terdapat sekitar 800.000 orang yang bekerja langsung di SPPG. Selain itu, setiap SPPG melibatkan rata-rata 15 pemasok atau supplier yang mempekerjakan 2 hingga 15 orang.

Jika dihitung secara keseluruhan, pada 8 Januari nanti lebih dari 1,6 juta orang akan terlibat, belum termasuk petani, peternak, dan nelayan.

Menurut Dadan, satu SPPG rata-rata mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja langsung dan mengelola anggaran operasional hingga Rp900 juta per bulan di wilayah Jawa. Sementara di Papua, anggaran per bulan dapat mencapai Rp4 miliar.

“Dalam satu tahun, satu SPPG akan mengelola sekitar Rp11 miliar,” imbuhnya.

Ia juga memaparkan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi untuk mendukung keberlangsungan satu SPPG. Setiap bulan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras, yang setara dengan hasil panen dari dua hektare lahan padi.

“Kalau tanam dua kali setahun, maka dibutuhkan minimal 12 hektare lahan. Kalau tiga kali tanam, sekitar 8 hektare. Selain beras, kebutuhan telur juga cukup besar. Untuk satu kali pemberian makan, dibutuhkan sekitar 3.000 butir telur. Artinya, satu SPPG idealnya memiliki sekitar 4.000 ayam petelur agar pasokan telur tetap terjaga,” ujar dia.

Ia berharap, tidak hanya memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya santri dan pelajar, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha di sekitar lokasi SPPG.

Menurutnya, hingga akhir 2025 jumlah SPPG telah berkembang pesat. Saat ini, sebanyak 19.000 SPPG telah terbentuk dan siap melayani sekitar 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.