Pemerintah Tutup SPPG Bermasalah dan Wajibkan Pengelola Dapur MBG Miliki Sertifikat SLHS

Pemerintah putuskan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bermasalah akan ditutup sementara selama masa evaluasi dan investigasi berlangsung. Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas air dan alur limbah.

Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia.

Hal itu diungkap Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Minggu (28/9/2025).

Baca Juga: Respons Santai Nafa Urbach Dipandang Sebelah Mata Jadi Anggota DPR

Selain itu, mewajibkan seluruh SPPG, pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS) untuk mencegah terulangnya insiden keracunan MBG.

“Harus atau wajib hukumnya. Setiap SPPG harus punya SLHS. Harus,” tegas Zulkifli Hasan.

Baca Juga: Peredaran Uang dalam Program MBG Capai Rp28 Triliun, Prof Dadan: Itu bukan Uang APBN tapi Mitra BGN

SPPG Wajib Miliki Sertifikat

Zulhas menyampaikan bahwa sertifikat laik, higienis, dan sanitasi (SLHS) memang merupakan syarat dari SPPG.

Akan tetapi, setelah maraknya kejadian keracunan makan bergizi gratis, pemerintah pun memutuskan untuk mewajibkan SPPG mengurus sertifikasi tersebut. “Akan dicek. Kalau tidak ada, ini (keracunan) akan kejadian lagi dan lagi,” ucapnya.

Sebelumnya, kata Zulhas, pihaknya Bersama institusi terkait telah melakukan Rapat Koordinasi terbatas bersama lintas kementerian dan lembaga (28/9/2025).

Bagi Pemerintah Keselamatan anak adalah prioritas utama, kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Kami juga sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola pelaksanaan MBG.***