Ridwan Kamil Tak Mau Damai dengan Lisa Mariana, Dampak Pencemaran Nama Baik Terlalu Besar

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menolak damai dengan selebgram Lisa Mariana. Hal ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

Alasan menolak jalur damai lantaran dampak dari pencemaran nama baik Ridwan Kamil yang disebut terlalu besar.

Baca Juga: Mamat Alkatiri Dilaporkan ke Polisi Akibat Roasting Anggota DPR

Hal ini disampaikan Muslim Jaya Butar Butar, kuasa hukum RK, di Pengadilan Negeri Bandung, Jabar, Senin (22/9/2025).

"Pak RK lebih memilih melanjutkan karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh LM itu sudah luar biasa," tuturnya.

"Sehingga harus ada efek jera yang harus diberikan oleh pihak pengadilan nanti. Biar lah pengadilan nanti yang memutuskan seperti apa," sambungnya.

Baca Juga: Cawagub Suswono Usul Dana CSR untuk Bangun Kampung Warga, Jiplak Konsep Ahok

Besok Agenda Mediasi

Ridwan Kamil usai lakukan tes DNA anak Lisa Mariana, 7 Agustus 2025. [FTNews.co.id/Selvianus Kopong Basar]Bareskrim Polri berencana memediasi kedua belah pihak sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution (ADR).

Mediasi dijadwalkan berlangsung besok Selasa (23/9). Ridwan Kamil dipastikan tidak bisa hadir karena alasan pekerjaan.

"Besok itu memang ada undangan mediasi dari pihak Bareskrim. Tentu kami dari pihak pengacara akan hadir mewakili Pak RK," tuturnya.

Muslim kembali menegaskan kliennya tetap memilih melanjutkan proses hukum hingga tuntas.

"Pak RK sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan sekali lagi kami sampaikan, beliau lebih memilih melanjutkan proses ini sampai dengan selesai," katanya.

Menurut dia, kliennya menolak berdamai karena pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Lisa Mariana telah merugikan karier dan nama baik Ridwan Kamil.

Laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim

Lisa Mariana di Bareskrim Polri. [FTNews.co.id]Diketahui, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas tuduhan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik pada 11 April 2025 lalu.

Laporan tersebut diterima oleh Bareskrim Polri dan tercatat dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.