Siapa Owner PT Toba Pulp Lestari? Perusahaan yang Dituding Jadi Penyebab Banjir Sumatera

Siapa owner PT Toba Pulo Lestari? membuat publik penasaran, usai jadi sorotan dugaan kaitannya dengan bencana banjir di Sumatera Utara yang merenggut ratusan korban jiwa.

PT Toba Pulp Lestari bergerak di produksi pulp dari hutan tanaman industri seluas 167.912 hektar di Sumatera Utara.

Perusahaan ini sebelumnya didirikan oleh Sukanto Tanoto pada 1983, dengan kepemilikan mayoritas sempat dipegang Pinnacle Company Pte. Ltd. hingga 2021, sebelum beralih ke Allied Hill Limited pada 2025. Berdasarkan penelusuran, pemilik mayoritas PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) saat ini adalah Allied Hill Limited, perusahaan holding investasi asal Hong Kong yang menguasai 92,54% saham, dengan sisanya 7,46% milik publik.

Baca Juga: Kota Medan Banjir Besar, Ini Nomor Call Center Basarnas untuk Evakuasi Warga

Allied Hill Limited dimiliki 100% oleh Everpro Investments Limited, yang sepenuhnya dimiliki oleh Joseph Oetomo, seorang pengusaha asal Singapura yang juga menjabat sebagai direktur dan beneficial owner akhir.

Profil Joseph Oetomo

Baca Juga: Rawan Gempa, BRIN Petakan Sesar dari Ujung Kulon hingga Banyuwangi

Joseph Oetomo. [Instagram]Joseph Oetomo adalah pengusaha asal Singapura yang menjabat sebagai direktur di Raja Garuda Emas (RGE Group) dan pemilik manfaat akhir PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) melalui struktur kepemilikan Allied Hill Limited (100% dimiliki Everpro Investments Limited miliknya).

Ia mengambil alih pengendalian tidak langsung PT Toba Pulp Lestari sejak 22 Januari 2024 dengan mengakuisisi 92,54% saham dari Pinnacle Company Pte Ltd melalui Allied Hill Limited senilai Rp 555,8 miliar pada Juni 2025, dan meluncurkan tender wajib untuk saham publik.

Jejak kariernya di RGE Group (pendiri Sukanto Tanoto) mencakup posisi direktur, dengan pengalaman panjang di sektor pulp dan kertas, meski detail biografi pribadi seperti pendidikan atau usia tidak banyak terekspos secara publik.

Oetomo menjadi sorotan akibat penguasaan INRU yang dituding terkait deforestasi dan banjir di Sumatera Utara, meski perusahaan membantah dan klaim taat regulasi KLHK.