Soal Tarif Impor, Indonesia akan Kirim Delegasi ke AS untuk Negosiasi serta Koordinasi dengan ASEAN
Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS. Selain itu, Indonesia juga berkoordinasi dengan ASEAN, untuk merespons pengenaan tarif impor AS yang dikenakan ke hampir semua negara, termasuk Indonesia.
“Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” demikian pernyataan pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Di tingkat ASEAN, Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN tahun ini untuk merundingkan langkah bersama di tingkat kawasan, mengingat 10 negara anggota ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS dengan nilai yang berbeda-beda.
Baca Juga: Indonesia Kena Tarif 32 Persen dari Perang Dagang Trump, Prabowo: Tenang, Kita Akan Berunding dengan AS
Sesama negara ASEAN antara lain Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Malaysia, masing-masing dikenakan tarif impor ke AS sebesar 49 persen, 46 persen dan 36 persen, serta 24 persen.
Mitigasi Dampak Negatif
Dalam pernyataan tersebut juga disampaikan, Indonesia akan mengambil langkah strategis memitigasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor Amerika Serikat (AS), terhadap produk buatan Indonesia dan akan segera mengkaji potensi dampak yang muncul.
Baca Juga: AS Kenakan Tarif Impor 19 Persen untuk Indonesia, Wamenlu Tekankan Perubahan Strategi Ekspor
Diakui, pengenaan “tarif resiprokal” AS tersebut akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor produk Indonesia ke AS yang selama ini didominasi produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut.
“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengeneaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” sebut pernyataan tersebut.
Menurut pernyataan itu, pemerintah Indonesia sejak awal tahun ini telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan terus bernegosiasi dengan pihak AS.
Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan RI di AS, dan para pelaku usaha nasional juga terus berkoordinasi intensif untuk persiapan menghadapi tarif impor AS ini.
Instruksi Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait non-tariff barrier.
Hal tersebut adalah demi meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan mempertahankan investasi.
Di tengah gejolak pasar keuangan global yang semakin dinamis menyusul pengumuman tarif resiprokal AS oleh Presiden Donald Trump, Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN).
Indonesia juga akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar bisa terus mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha nasional serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan, demikian menurut pernyataan pers Kemlu RI.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) mengumumkan pengenaan tarif impor ke hampir semua negara yang mengekspor produknya ke AS, termasuk ke negara mitra dagangnya.
Trump memutuskan Indonesia akan dikenakan “tarif resiprokal” impor sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang dipungut AS kepada semua negara dalam aturan tarif terbaru ini. AS menuding Indonesia memungut tarif atas produknya sebesar 64 persen.
Tarif dasar 10 persen mulai berlaku pada 5 April 2025, sementara tarif resiprokal AS akan berlaku pada 9 April 2025.***