Update Bansos Sistem Baru: Dibangun Tol Digital untuk Validasi Data Penerima Bansos

Reformasi penyaluran bantuan sosial dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah. Mulai dari Portal Perlinsos Digital yang berfungsi antara lain untuk pendaftaran bansos secara mandiri oleh masyarakat, juga terkait data. Saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital tengah menyiapkan infrastruktur Tol Digital.

Keberadaan Tol Digital ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan tepat sasaran dan efisien.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Yessi Arnaz Ferari, menjelaskan, Tol Digital akan menjadi jalur utama integrasi dan pertukaran data lintas kementerian/lembaga.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Yessi Arnaz Ferari /Foto InfoPublik/Amir Yandi

Konsep ini, kata Yessi, penting untuk memadukan berbagai basis data yang selama ini tersebar di masing-masing kementerian, seperti Kementerian Sosial maupun Kementerian lainnya.

“Kami ibaratkan ini sebagai jalan Tol Digital. Data-data dari masing-masing kementerian bisa dipadupadankan, digunakan, dan di-cross-check. Tujuannya agar tidak ada data penerima bansos yang salah jalan,” ujar Yessi pada acara Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Desa/Kelurahan Kab. Banyuwangi bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kemensos dan BPS, Kamis (18/9/2025), dilansir InfoPublik.

Tumpang Tindih Data Antarinstansi

Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan perlindungan sosial lainnya, tidak mengalami kendala. Selama ini, tumpang tindih data antar instansi membuat proses penyaluran sering terhambat.

“Kalau datanya tidak mengacu pada sumber valid, seperti data kependudukan di Dukcapil, bisa jadi bantuan tidak tersalurkan. Tol Digital ini hadir untuk memfasilitasi pertukaran data antar lembaga supaya lebih akurat,” kata Yessi.

Selain membangun Tol Digital, Komdigi juga menyiapkan strategi komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang konsisten. Yessi menegaskan pentingnya narasi tunggal dalam menjawab pertanyaan warga seputar bansos.

“Jangan sampai pendamping di lapangan menyampaikan informasi berbeda-beda. Ada yang bilang bantuannya keluar sekarang, ada yang bilang tahun depan. Itu membingungkan masyarakat. Karena itu narasinya harus sama, komunikasinya harus searah,” ujarnya.

Perlindungan Data Pribadi

Yessi menambahkan, Komidigi juga mendampingi kementerian dan lembaga terkait dalam perlindungan data pribadi. Ia menekankan bahwa data penerima bansos adalah aset berharga yang harus dikelola dengan aman.

“Data pribadi sekarang bernilai. Maka selain menyediakan jalan tol digital, kami juga mendampingi aspek keamanan dan perlindungan data agar masyarakat merasa tenang,” jelasnya.

Tol Digital ini, lanjut Yessi, akan memudahkan kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menjalankan program perlindungan sosial. Dengan integrasi sistem, proses verifikasi penerima bansos bisa lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Kalau sistem sudah terintegrasi, kita tidak hanya mempercepat penyaluran, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Negara hadir memastikan data mereka digunakan dengan benar,” paparnya.***