VIVO Batal Kerja Sama dengan Pertamina, Terungkap Kandungan Etanol 3,5 Persen

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta, terutama milik VIVO, sudah terjadi sejak Agustus 2025 dan makin memburuk sepanjang 2025.

Kondisi ini membuat banyak pengendara beralih ke SPBU Pertamina karena suplai BBM non-subsidi, seperti Revvo 90 dan Revvo 92, di SPBU VIVO mulai langka dan bahkan kosong berhari-hari.

Baca Juga: Harga Bensin di Iran Cuma Rp5.700 per Liter, Bandingkan dengan Indonesia

Di beberapa wilayah Jabodetabek, antrean panjang sempat terjadi saat VIVO membuka stok dalam jumlah terbatas, namun pasokan cepat habis karena suplai yang tidak stabil.

Keterbatasan impor dan keterlambatan distribusi menjadi faktor utama yang membuat SPBU swasta kesulitan mempertahankan stok. Banyak pengendara yang sebelumnya memilih VIVO karena harga lebih murah kini terpaksa kembali ke Pertamina.

Dalam kondisi mendesak ini, sempat muncul harapan bahwa Pertamina Patra Niaga akan memasok BBM ke SPBU swasta untuk menjaga ketersediaan di lapangan.

Baca Juga: Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Selasa, 2 September 2025: Berikut Perubahannya Dibanding Bulan Lalu

Kerja Sama Gagal

SPBU VIVO (Instagram @spbuvivo)

Namun, rencana kerja sama tersebut gagal direalisasikan. Pertamina Patra Niaga sebelumnya telah membuka komunikasi dengan dua SPBU swasta besar, yakni VIVO dan APR (AKR–BP).

Keduanya sempat menyatakan minat untuk membeli BBM dari Pertamina guna mengatasi krisis pasokan. Harapan ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan konsumen dan berkurangnya cadangan BBM di jaringan SPBU non-Pertamina.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Ahmad Muchtasyar, menjelaskan bahwa pembatalan pembelian dilakukan pihak VIVO setelah adanya pemeriksaan teknis atas produk.

Salah satu kargo BBM, yakni MT Sakura berkapasitas 100 ribu barel RON 92 tanpa aditif dan pewarna, diketahui mengandung etanol sebesar 3,5 persen berdasarkan hasil laboratorium.

Padahal, secara regulasi, kadar etanol hingga 20 persen masih diperbolehkan dalam produk BBM. Pemerintah tidak melarang kandungan tersebut, dan batasan 3,5 persen jauh di bawah ambang maksimal. Namun, SPBU swasta menilai kandungan etanol dalam produk itu tidak sesuai dengan spesifikasi produk dalam standar internal mereka.

Ahmad mengatakan, persoalan tersebut bukan berkaitan dengan kualitas bahan bakar, tetapi lebih kepada preferensi merek dan formula teknis masing-masing produsen.

Setiap jaringan SPBU swasta memiliki standar berbeda terkait kandungan kimia dan pencampuran BBM, sehingga penyesuaian yang tidak sepenuhnya cocok membuat transaksi tidak dapat dilanjutkan.

“Ini bukan masalah kualitas, masalah konten. Karena beda merek, beda spesifikasi. Maunya begini, maunya begitu,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada 1 Oktober 2025.

Ia menambahkan, meski kesepakatan batal, peluang negosiasi lanjutan masih terbuka jika ada pengiriman kargo berikutnya yang kandungannya dapat disesuaikan.

Perwakilan VIVO juga membenarkan bahwa pembelian BBM dari Pertamina dibatalkan sepenuhnya. Menurut mereka, meski negosiasi telah dilakukan sesuai saran pemerintah, ada faktor teknis yang tidak dapat dipenuhi Pertamina sehingga transaksi tidak bisa dilanjutkan.

VIVO Jaga Kualitas Produk

SPBU VIVO (Instagram @spbuvivo)

VIVO menyatakan keputusan ini terpaksa diambil demi menjaga konsistensi kualitas produk mereka.

Namun, VIVO membuka kemungkinan menjalin kembali kerja sama di masa mendatang jika persyaratan mereka terpenuhi.

Dalam kesempatan yang sama, mereka mengungkap kondisi yang lebih mengkhawatirkan: stok BBM di jaringan SPBU VIVO telah habis sejak awal Oktober 2025 tanpa ada pasokan baru yang masuk.

Dengan tidak adanya pasokan dari Pertamina dan impor yang tersendat, SPBU swasta hanya bisa menunggu kebijakan baru atau skema distribusi alternatif.

Sementara itu, konsumen sudah banyak yang kembali beralih ke Pertamina, meskipun harga bahan bakar non-subsidi kini cenderung lebih tinggi.

Situasi ini juga memunculkan pertanyaan baru mengenai kebijakan pemerintah terhadap BBM non-subsidi dan peran perusahaan swasta dalam mendukung distribusi energi nasional.

Jika kelangkaan terus terjadi, ada kemungkinan sebagian SPBU swasta menutup sementara operasional atau hanya menjual bahan bakar tertentu.