Wacana Pejabat Naik Transportasi Umum, TransJakarta Respons Begini

Direktur Utama PT TransJakarta Welfizon Yuza angkat bicara terkait wacana pejabat naik transportasi umum. Ia menyambut baik hal itu.

Menurutnya, apabila masyarakat melihat ada pejabat naik transportasi umum, maka hal itu bisa mendorong warga untuk mencontoh.

"Sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Kami juga melihat ini akan menjadi potensi yang besar pada saat pemimpin-pemimpin kita menggunakan transportasi umum, maka perbaikan layanan itu pasti akan berdampak cukup signifikan," ujar Welfizon, Kamis (6/2/2025).

Baca Juga: Empat Rute Transjakarta Dibuka Lagi

"Masing-masing pemimpin kita turun menggunakan transportasi umum, hal-hal yang selama ini menjadi kendala di lapangan terkait dengan integrasi, itu akan makin mudah untuk didorong oleh berbagai pihak," kata Welfizon.

Dirut TransJakarta Welfizon Yuza. [Dok. Istimewa]

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pejabat menggunakan transportasi umum.

MTI menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umum. MTI menilai pejabat yang diprioritaskan di jalan bakal memicu kecemburuan.

Baca Juga: Kereta Api Putri Deli Relasi Stasiun Tanjung Balai-Medan Dilempar Batu Oleh Orang Tak Bertanggungjawab

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno.

Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. (Pengawalan) Jika memang perlu sekali, misalnya, harus rapat," katanya.

Dia mengatakan bahwa angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta.

Bus TransJakarta. [Dok. TransJakarta]

Dia mengatakan pejabat negara harus membiasakan menggunakan angkutan umum. Dia mengusulkan agar pejabat minimal sekali seminggu naik angkutan umum.

Semestinya pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu.

"Dengan bercampur dengan masyarakat umum, (para pejabat) akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata dia.