Wamentan Geram Takaran Minyakita Disunat hingga Sebut Kurangi Timbangan Ancamannya Neraka

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan kecurangan dalam penjualan produk Minyakita saat inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Produk yang seharusnya berisi 1 liter minyak goreng ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

Selain itu, harga jualnya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter, namun dijual seharga Rp18.000 per liter.

Baca Juga: Amran Sulaiman Kembali Jadi Mentan, Fokus Genjot Produksi Pajale

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono geram dengan temuan kasus kecurangan Minyakita (ist)

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono geram dengan temuan kasus kecurangan Minyakita yang isinya tidak sesuai dengan takaran 1 liter. Dia pun mengulas ancaman neraka bagi pelaku yang mengurangi timbangan dalam Islam.

"Pesan presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan," tutur Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan sudah jelas kejahatan lah ya. Kalau kita ngomong agama, itu sudah ada itu di Al-Quran tuh, ngurangi timbangan itu neraka ancamannya. Tapi selain ancaman neraka kalau sudah nanti di akhirat masuk neraka juga akan ditindak tegas," sambungnya.

Baca Juga: Kejati DKI Temukan 2.200 Karton Migor di Gudang Jakarta Barat dan Utara

Sudaryono menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh rakyat mendapatkan kualitas pelayanan yang baik, mulai dari produk hingga jasa. Semua pihak pun diyakini marah atas temuan kecurangan Minyakita.

"Ya gimana, masak nggak marah ya kan, orang rakyat banyak di, yang marah itu nggak hanya presiden, kita juga semua marah kan," jelas dia.

Mentan Amran Sulaiman menemukan takaran tidak sesuai pada minyak goreng MinyaKita. [Dok. Istimewa]

Lebih lanjut, Sudaryono menekankan tidak ada siapapun di negeri ini yang kebal hukum. Artinya, pihak manapun yang melakukan pelanggaran hingga merugikan rakyat, maka akan menerima sanksi tegas.

"Itu nggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia menurut Presiden mengatakan seperti itu, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak ya kita harus dengan tegas lah. Karena dengan ketegasan kita maka kan ini ada juga efek jera, terus kemudian orang juga nggak akan mengulangi atau tidak, yang mau niat juga dia berhenti juga," tandasnya.

Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat dan akan terus memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di seluruh wilayah.

Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.