Anggaran Pendidikan dan Keseharian per-Siswa Sekolah Rakyat Rp48 Juta Setahun

Pemerintah menggelontorkan dana cukup besar untuk mendukung terlaksananya Sekolah Rakyat. Setiap siswa dianggarkan Rp48 juta per-tahun yang mencakup seluruh kebutuhan pendidikan dan biaya hidup di sekolah berasrama tersebut.

"Kalau kita detilkan, kurang lebih untuk tiap siswa itu per tahun anggarannya Rp48 juta lebih yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam proses belajar-mengajar. Sekolah Rakyat," ujar Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam Diskusi Berani Bicara di Rumah Besar Gatotkaca Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta, dilansir InfoPublik.

Melalui diskusi yang mengangkat tema Gaspol Sukseskan Program Presiden Prabowo itu, Wamensos menjelaskan ada 63 titik rintisan Sekolah Rakyat tahap pertama yang sudah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) per 14 Juli 2025.

Baca Juga: Wamensos: Sekolah Rakyat Munculkan Harapan Bagi Masyarakat Miskin

Hingga akhir bulan, menyusul 37 titik lainnya, atau total 100 titik akan menampung 9.755 siswa. Jumlah guru, tenaga pendidik, wali kelas, dan wali asramanya mencapai 1.554 orang.

Gunakan Teknologi AI Petakan Bakat Siswa

Ilustrasi/Foto: Ron Lach, pexels.com

Baca Juga: Mewahnya Sekolah Rakyat, Siswa Dibekali iPad hingga Laptop untuk Belajar

Kegiatan MPLS melingkupi tes kesehatan, pengenalan kelas, ruang asrama, laboratorium, perpustakaan, hingga pemetaan bakat (talent mapping) siswa menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

"Jadi, siswa-siswa ini bakatnya di mana itu kemudian kita menggunakan teknologi AI, mendata anak-anak menurut bakatnya masing-masing, termasuk melakukan pendalaman kemampuan akademik mereka," jelasnya.

Tahapan berikutnya, Kemensos akan fokus membangun Sekolah Rakyat yang bersifat permanen. "Perintah Presiden untuk menyediakan juga Sekolah Rakyat permanen. Saat ini sekolah rintisan, nanti yang berikutnya permanen, kita akan bangun lewat lahan-lahan yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi," paparnya.

Sekolah Rakyat Berada Dalam Pengawasan Presiden

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan, sangat mendukung Program Prioritas yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.

“Sekolah Rakyat ini sangat penting, karena ada 4,3 juta anak di Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Di situlah peran pemerintah, Presdien mengambil kebijakan mengubah nasib rakyat miskin,” ujarnya.

Sekolah Rakyat, tambahnya, merupakan bentuk konkret visi Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik tanpa biaya.

Bahkan, lanjutnya, Sekolah Rakyat ini akan langsung berada di bawah pengawasan Presiden. “Program Sekolah Rakyat ini bukan janji manis, tapi program nyata yang sudah berjalan. Semua kabupaten/kota sudah siap dan mendukung penuh,” katanya.

Tiga Program Prioritas Presiden

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama PCO Adita Irawati mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggagas tiga program prioritas sebagai jurus utama mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. "Tiga program ini disebut Trisula untuk mengentaskan kemiskinan," katanya.

Trisula pertama Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Trisula kedua Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah sebagai lanjutan layanan CKG yang sudah berjalan sejak awal tahun, namun lebih difokuskan untuk siswa SD, SMP, dan SMA.

Trisula ketiga adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan sosial ekonomi. Program ini diyakini dapat menggerakkan perekonomian masyarakat langsung dari desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.***