Arti Moratorium Kunker yang Disebut Prabowo, DPR Tak Bisa Lagi Jalan-jalan ke Luar Negeri?

Arti moratorium kunker yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik di parlemen.

Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan kesepakatan untuk mencabut sejumlah kebijakan DPR RI yang menuai kritik publik.

Salah satu keputusan penting adalah penghapusan tunjangan anggota DPR RI, serta pemberlakuan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi para wakil rakyat.

Baca Juga: Senin Besok, DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Agus Subiyanto

Prabowo menekankan, kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggapan serius terhadap aspirasi masyarakat yang belakangan gencar disuarakan lewat gelombang demonstrasi di berbagai daerah.

"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Kepala Negara.

Arti Kunker Moratorium

Baca Juga: Soal KKB, DPR Minta Pemerintah Tak Setengah Hati

Gedung DPR RI. [Istimewa]

Moratorium kunker yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto adalah penundaan atau penangguhan sementara atas kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri.

Ini adalah langkah kebijakan yang bertujuan menunda kegiatan perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri hingga waktu yang belum ditentukan.

Moratorium ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merespons aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR serta sebagai bentuk efisiensi belanja negara dan konsolidasi politik nasional.

Selain moratorium kunjungan kerja, DPR juga akan mencabut beberapa kebijakan terkait tunjangan anggota dewan, termasuk tunjangan rumah yang cukup besar.

Intinya, moratorium di sini berfungsi sebagai penundaan sementara agar bisa dilakukan evaluasi dan pengelolaan kebijakan yang lebih baik ke depannya.