Daerah Respon Penulisan Ulang Sejarah, LAMR: Riau Sering Tercecer Dalam Penulisan Sejarah Nasional

Rencana Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang Sejarah Indonesia juga mendapat sorotan dari Lembaga-lembaga di daerah. Salah satunya Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang menyebut sebaiknya juga melibatkan daerah agar potensi keterceceran informasi Sejarah dapat ditekan sedalam mungkin.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (Ketum DPH LAMR) Provinsi Riau, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, mengatakan, penyerahan penulisan sejarah ke daerah menjadi penting karena selama ini sejarah nasional justru banyak melupakan daerah. Sejarah cenderung dipandang dari pusat dengan perspektif geopolitik modern, padahal seharusnya geobudaya.

Sejarah Riau Sering Tercecer

Baca Juga: Puan Maharani Soroti Isu Penulisan Ulang dan Penyadapan oleh Kejaksaan Agung

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (Ketum DPH LAMR) Provinsi Riau, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil/Foto: mediacenter.riau

Riau sendiri, ujar Datuk Seri Taufik, senantiasa dirugikan dalam penulisan sejarah nasional. Banyak sekali peristiwa monumental Riau, tercecer dalam sejarah nasional. Tahun 15-an misalnya, Riau sudah berkali-kali menyerang penjajahan Eropa.

Di daerah ini pula, sempat terjadi pertemuan tiga negara yang berusaha mendamaikan Indonesia - Belanda. Selain itu, 2.000 lebih penduduk Riau dibantai dalam agresi kedua yang dilatarbelakangi ladang minyak.

Baca Juga: Di Depan Fadli Zon, Megawati: Saya sedang Kumpulkan Ahli-Ahli Sejarah

Lukisan perjuangan Riau melawan penjajah/Sumber gambar: Kemdikbud.go.id

"Itu baru peristiwa pada masa klasik dan modern, belum lagi masa kuno seperti masa Sriwijaya, Sintong, dan Siarang-arang, bahkan peradaban 10.000 - 400.000 SM sebagaimana diteliti UGM tahun 2019," ujar Datuk Seri Taufik, dilansir mediacenter.riau

Tentu, dengan menyerahkan penulisan sejarah ke daerah, keragaman nilai sekaligus dapat digali. Penyerangan yang dilakukan Siak dan Bengkalis ke Melaka tahun 1512 misalnya, jangan dipandang dari konteks nasionalisme kini, tetapi masa lalu, misalnya dengan memahami bahwa saat itu Melaka merupakan pusat kemaharajaan Melayu.

"Tugas Kementerian Kebudayaan seharusnya memfasilitasi dan mengoordinir penulisan sejarah tersebut, mungkin pula menyertakan kerangka penulisan dan pengawasan sekaligus penyelarasan. Itu baru sejalan dengan hidup berbangsa di negara kesatuan ini, " pungkas Datuk Seri Taufik. ***