Soal Penulisan Ulang Sejarah Istilah Orde Lama Dihilangkan, Puan: Sejarah Tetap Sejarah Jangan Dihilangkan

Rencana pemerintah untuk menulis ulang Sejarah Indonesia mendapat respon berbagai pihak. Setidaknya dari Ketua DPR RI Puan Maharani meminta hal itu dilakukan secara hati-hati, transparan, Jangan terburu-buru dan jangan menghapus Sejarah yang ada.

“Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan terburu-buru, dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada. Walaupun itu pahit, namun harus tetap disampaikan dengan transparan,” tegas Puan menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Parlemen.

Rencananya, buku Sejarah Indonesia ini ditulis dalam 10 jilid. Hal lain yang juga terungkap adalah dihilangkannya penggunaan istilah ‘Orde Lama’. Menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, istilah tersebut tidak digunakan karena pemerintahan sebelum Orde Baru tidak pernah menyebut dirinya sebagai ‘Orde Lama’.

Baca Juga: Puan Maharani Soroti Isu Penulisan Ulang dan Penyadapan oleh Kejaksaan Agung

Fadli: 26 Tahun Pemerintah Absen Tulis Sejarah

Raker Kementerian Kebudayaan dan Komisi X DPR RI/Foto: dok Kemenbud

Menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan, penulisan sejarah ini akan disajikan secara inklusif dengan tetap berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga lain.

Baca Juga: Ketua DPR Soroti Pengoplosan Gas Bersubsidi: Pemerintah tak Boleh Tutup Mata, Rapuhnya Pengawasan

“Sejarah Indonesia absen ditulis oleh pemerintah selama 26 tahun. Terakhir ditulis itu tentang era Presiden Habibie. Rencana penulisan ini sudah ada sejak awal hadirnya Kementerian Kebudayaan dan telah ditunjuk juga tim yang terdiri dari kalangan akademisi, ilmuwan, cendikiawan, arkeolog, sejarawan, ahli geografi, arsitektur dan lain-lain,” jelas Fadli Zon pada wartawan.

Setidaknya, lanjut Fadli, ada 113 sejarawan lebih dari 30 perguruan tinggi dan juga penulisnya dari Aceh sampai Papua. “Siapa yang bisa menulis Sejarah? Ya sebenarnya sekarang ini setiap orang bisa menulis masing masing tapi tentu dalam hal pemerintah kita melibatkan sejarawan-sejarawan yang mempunyai kompetensi,” tambahnya.

Puan: Meski Pahit Diungkapkan, Jangan Ada yang Dihilangkan

Ketua DPR Puan Maharani/Foto: dok DPR RI

Di bagian lain Puan Maharani menyatakan, Sejarah, meski mengandung bagian-bagian yang pahit tetap harus diungkap secara jujur kepada generasi penerus. “Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah,” tegas Puan mengutip pesan Bung Karno.

DPR RI, lanjutnya, pada prinsipnya tidak menolak adanya upaya perbaikan narasi sejarah selama itu dilakukan dengan niat baik dan metodologi yang kuat.

“Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Tapi namanya sejarah, apakah itu pahit atau baik? Kalau memang itu harus dilakukan, ditulis ulang ya ditulis ulang dengan sebaik-baiknya,” ucap Cucu Bung Karno itu.

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang tidak digunakannya istilah ‘Orde Lama’ pada penulisan ulang Sejarah nasional, Puan meminta agar perubahan tersebut tidak melukai pihak mana pun atau menghilangkan fakta sejarah.

“Ya itu, apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai kemudian ada yang tersakiti. Jangan sampai ada yang kemudian dihilangkan. Sejarah ya tetap sejarah, harus dikaji dengan baik dan harus dilakukan dengan hati-hati,” tegasnya.***