Daftar Lengkap 6 Pejabat Cianjur yang Mundur, Siapakah Penerusnya?

Pemerintahan Kabupaten Cianjur kembali diguncang gelombang pengunduran diri pejabat tinggi. Ayi Reza Addairobi, yang akrab disapa Robi, secara resmi melepas jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Langkahnya ini menjadikannya pejabat keenam yang memutuskan hengkang dari posisi strategis dalam waktu berdekatan, memicu kekhawatiran akan stabilitas birokrasi dan pelayanan publik di daerah tersebut.

Baca Juga: Heboh! WNA Israel Diduga Bikin KTP Palsu Cianjur Demi Bisa Beli Tanah di Bali

Sosok Ayi Reza Addairobi: Bukan yang Pertama Kali Mundur

Keputusan Robi untuk mundur bukanlah hal baru dalam karir birokrasinya. Sebelumnya, ia pernah mundur dari jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Setelah itu, ia kembali ditugaskan memimpin Disbudpar.

Yang menarik, Robi tidak sepenuhnya keluar dari pemerintahan. Ia beralih dari jabatan struktural (eselon) menjadi tenaga fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala BKPSDM Cianjur, Kaos Koswara.

Baca Juga: OTK Ngaku Alumnus Universitas Telkom Sebar Teror Bom ke 10 Sekolah Depok

"Bukan Mundur, Tapi Beralih": Klarifikasi dari Sang Pejabat

Robi memiliki penafsiran berbeda mengenai keputusannya. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa yang dilakukannya bukanlah "mundur", melainkan "beralih jalur pengabdian" dari struktural ke fungsional.

"Saya tidak mundur dari jabatan Kepala Dinas, tetapi hanya beralih dari jabatan struktural ke fungsional," ujar Robi. Ia mengaku proses ini sudah direncanakan dan diajukan sejak beberapa bulan lalu, dengan persetujuan resmi baru turun di awal Desember 2025.

Daftar Lengkap Pejabat Cianjur yang Telah Mundur

Keputusan Robi melengkapi daftar panjang pejabat Cianjur yang melepaskan jabatannya. Berikut adalah 5 pejabat lainnya yang lebih dulu mengundurkan diri:

1. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur (posisi tertinggi dalam birokrasi daerah)
2. Kepala Dinas Kesehatan (otoritas kesehatan daerah)
3. Direktur Utama Perumda Tirta Mukti (pimpinan Badan Usaha Milik Daerah/BUMD)
4. Direktur Utama RSUD Cimacan (pimpinan rumah sakit daerah)
5. Direktur Utama RSUD Pagelaran (pimpinan rumah sakit daerah lain)

Kekosongan yang Mengancam Pelayanan Publik

Kehilangan enam pejabat kunci sekaligus, terutama di posisi-posisi vital seperti Sekda, Dinkes, dan RS Daerah, menciptakan kekosongan kepemimpinan yang kritis. Dampaknya bisa sangat luas:

Pelayanan Publik Terhambat: Pengambilan keputusan strategis mungkin tertunda karena jabatan hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.).

Program Pembangunan Tersendat: Program-program prioritas daerah yang dipimpin oleh pejabat yang mundur berisiko tidak berjalan lancar.

Moral Aparatur: Gelombang pengunduran diri pejabat tinggi bisa memengaruhi stabilitas dan motivasi pegawai di level bawah.

Pertanyaan Besar yang Menggantung

Situasi ini memunculkan beberapa pertanyaan mendesak:

Apa akar masalah sebenarnya di balik gelombang pengunduran diri massal ini? Apakah ada masalah internal birokrasi, tekanan politik, atau faktor lain?

Bagaimana Pemerintah Daerah akan mengisi kekosongan ini? Akankah dilakukan penunjukan definitif atau hanya mengandalkan Plt. dalam waktu lama?

Bagaimana menjamin bahwa pelayanan publik kepada masyarakat Cianjur tetap berjalan optimal di tengah krisis kepemimpinan ini?

Ujian Berat bagi Pemerintahan Cianjur

Gelombang pengunduran diri enam pejabat tinggi ini merupakan ujian berat bagi kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Cianjur. Di tengah hiruk-pikuk akhir tahun dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan prima, birokrasi justru kehilangan banyak pemimpin kunci.

Kini, bola ada di tangan Bupati dan jajaran yang masih bertahan. Kemampuan mereka untuk segera menstabilkan situasi, mengisi kekosongan dengan SDM yang kompeten, dan menjaga kontinuitas pelayanan akan menentukan masa depan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Cianjur di tahun-tahun mendatang.

Publik menunggu langkah konkret dan transparansi dari pemimpin daerah dalam menangani krisis kepercayaan ini.