Diprotes Gubernur, Menkeu Purbaya Singgung Anggaran dari Pusat Bocor Sana-Sini

Sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Mereka memprotes kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Para gubernur dan Menkeu Purbaya melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (7/10/2025). Para gubernur meminta penjelasan langsung terkait keputusan pemerintah pusat menurunkan TKD menjadi Rp693 triliun.

Menkeu Purbaya Singgung Kepala Daerah

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sidak Bank Mandiri, Hasilnya?

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. [Instagram @kemenkeu]

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penolakan dari daerah terhadap kebijakan pusat merupakan hal yang wajar. Namun, ia menilai bahwa keluhan tersebut perlu dilihat dari kondisi keuangan negara dan efektivitas penggunaan dana di tingkat daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat tidak bermaksud menekan ruang fiskal daerah, tetapi ingin memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan dengan tepat sasaran.

Baca Juga: Apa Akun Resmi Medsos Menkeu Purbaya? Ternyata Tak Pakai Namanya

“Kita ingin dana pusat maupun daerah berjalan lebih efisien dan transparan,” ujar Purbaya usai pertemuan di hadapan wartawan.

Menkeu juga menyoroti bahwa banyak daerah masih memiliki permasalahan dalam pengelolaan anggaran. Ia menilai hal itu menjadi faktor penting yang membuat pemerintah perlu meninjau ulang besaran transfer daerah.

“Penolakan dana daerah yang dipangkas oleh pusat itu normal. Cuman kita lihat aja gimana, apa kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus kalau anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa apabila kondisi ekonomi membaik, pendapatan pajak meningkat, sistem pengawasan (korteks) berjalan lebih baik, serta tidak ada kebocoran pada penerimaan cukai dan pajak, maka seluruh pendapatan negara akan ikut naik dan dapat dibagikan kembali kepada daerah.

“Tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya (penggunaan anggaran). Saya akan lihat keadaan ruang saya seperti apa nanti akhir triwulan, memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti,” lanjutnya.

Menkeu Akan Pertimbangkan Kembali Kebijakannya

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. [Instagram @kemenkeu]

Namun demikian, Menkeu Purbaya menekankan bahwa saat ini pemerintah belum dalam posisi untuk menambah beban fiskal.

“Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayarkan sustainabilitas kebijakan fiskal,” ucapnya menutup.

Purbaya menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi nasional sebelum mengambil keputusan lanjutan. Ia memastikan dialog dengan para kepala daerah akan tetap terbuka.

Ia juga berharap para gubernur dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif.

Dengan demikian, koordinasi pusat dan daerah dapat berjalan seimbang tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional.