Disoraki Ribuan Petani Saat Jelaskan Kelangkaan Pupuk, Jokowi: Ini Fakta

FTNews – Saat mengunjungi Kabupaten Banyumas pada Selasa (2/1), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menemui ribuan petani.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengemukakan mengenai peliknya persoalan pupuk yang sedang dihadapi dalam beberapa waktu belakangan.

Meski begitu, ada momen unik saat Jokowi sedang menjelaskan kelangkaan pupuk yang terjadi tersebut. Ia mengemukakan bahwa salah satu kelangkaan pupuk tersebut akibat perang Rusia-Ukraina yang masih terjadi hingga kini.

Saat menjelaskan persoalan tersebut, tiba-tiba petani yang menghadiri agenda tersebut menyorakinya bersama-sama.

“Yang namanya pupuk, itu bahan bakunya dari berasal dari Rusia dan Ukraina,” kata Jokowi seperti dilihat FTNews melalui tayangan video di YouTube.

Sontak secara spontan, petani yang hadir dalam agenda tersebut menyoraki Jokowi.

“Hoooo,” sorak petani yang hadir.

Meski begitu, Jokowi kemudian membalasnya sambil tersenyum.

“Jangan di-hooo,” kata Jokowi dari atas podium.

Ia kemudian melanjutkan penjelasannya dengan meminta agar petani mendengarkan lebih detail dampak dari perang tersebut.

Bahan Baku Pupuk

Mantan Gubernur DKI ini menyebut bahan baku pupuk yang ada di dua negara tersebut tidak bisa diekspor lagi untuk saat ini.

“Ini fakta, sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia.”

Akibat ketiadaan bahan baku, Jokowi kemudian menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi problem yang dihadapi petani di Indonesia saat ini.

“Bahan bakunya tidak ada berarti harganya…naik. Itulah problemnya bapak ibu dan saudara-saudara sekalian. Ngoten loh,” ujar Jokowi.

Meski begitu, Jokowi berjanji akan menambah kekurangan pupuk di wilayah Indonesia. Ia juga mengemukakan, berdasarkan hitungan pemerintah perlu ditambah anggaran Rp 14 triliun untuk menutup kekurangan pupuk subsidi. Namun, Jokowi menyebut hal itu masih perlu persetujuan DPR.

BACA JUGA:   Johan Pertanyakan Ketegasan Jokowi Hentikan Impor Pangan

“Saya, kita, ini dari menteri pertanian sudah mengajukan. Dari Kementerian Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan,” katanya.

Artikel Terkait

BPBD Ungkap Potensi dan Risiko Megathrust

FT News – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI...

DPR Sahkan UU Kementerian, Jumlah Sesuai Kebutuhan

FT News – DPR RI secara resmi telah mengesahkan...

KPPU Duga Lion Air Group Lakukan Monopoli Harga Tiket Pesawat

FT News – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga...