Forumterkininews.id, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan memastikan tidak ada kenaikan harga tiket untuk pelayaran menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023.
Dirjen Hubla Arif Toha mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan selama musim libur nataru. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kenaikan harga tiket kapal laut. Tidak hanya itu, dirinya juga memastikan jika armada pelayaran hanya boleh mengangkut 100 persen penumpang dari jumlah kapasitas. Tidak boleh lebih.
Dalam kesempatan tersebut, Arif juga mengingatkan bahwa semua tiket pelayaran nasional Indonesia (Pelni) dapat dibeli secara online atau daring. Jadi, jangan menggunakan perantara yang lain dalam pembelian tiket.
“Dan semua tiket Pelni itu adalah online, ya. Online. Jadi, jangan menggunakan perantara yang lain-lainnya. Kemudian harganya harus sama dengan harga yang tertulis,” ucap Arif di Markas Komando Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Ancol Timur, Jakarta Utara, Kamis, (15/12).
Apabila para penumpang mengalami pemungutan biaya lagi di atas kapal, Arif mengarahkan penumpang untuk melapor ke syahbandar.
Dikutip dari laman resmi Departemen Perhubungan (Dephub), syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
“Di atas kapal tidak ada pemungutan lagi. Kalau ada pemungutan, lapor ke syahbandar,” ujar Arif.
910 Armada untuk Musim Nataru
Arif mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengerahkan 910 armada, serta berkoordinasi dengan BMKG pada periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
“Ada 910 armada yang kita kerahkan dan mudah-mudahan semuanya bisa terangkut untuk mudik Natal,” kata Arif.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Arif Toha meminta jajarannya meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan terminal penumpang, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran debarkasi/embarkasi penumpang menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
“Saya instruksikan jajaran Ditjen Hubla berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Mulai dari Satuan Tugas COVID-19, pemerintah daerah, TNI/Polri, operator terminal, operator kapal, bea cukai, karantina, kantor kesehatan pelabuhan, dan instansi terkait. Ini untuk kelancaran Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023,” katanya di Jakarta, Kamis (1/12).
Arif juga menginstruksikan jajaran Ditjen Hubla untuk melakukan sosialisasi segala peraturan, kebijakan. Juga perubahan yang dikeluarkan terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 kepada seluruh instansi dan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut.
