Efisiensi Rp 81 Triliun, Menteri PU Sebut Anggaran IKN Diblokir Sri Mulyani: Buat Makan Siang Pak Menteri!

Pemangkasan anggaran hingga Rp 81 triliun menjadi pukulan berat bagi Kementerian Pekerjaan Umum, ditengah gencarnya sorotan publik terhadap pembangunan IKN.

Menyoroti hal itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak ada kemajuan untuk sementara.

Dody menjelaskan hal tersebut dikarenakan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga anggaran untuk IKN di blokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga: Media Malaysia, Beritakan IKN Banyak Tikus Setelah Libur Idul Fitri 1446 H

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (instagram)

Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR nantinya.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kata Dody tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).

Setelah ini, kata Dody, dia akan melapor ke Sri Mulyani. Jika laporan sudah dilakukan, blokir anggaran Kementerian PU pun bisa kembali dibuka.

Baca Juga: DPR Ajak Jepang Investasi Proyek IKN Nusantara

"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," ujarnya.

Anggaran Kementerian PU ikut terpangkas dalam efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, Kementerian PU mendapatkan anggaran Rp110,95 triliun untuk 2025.

Anggaran itu dipangkas Rp81,38 triliun. Dody menyebut sejumlah proyek infrastruktur terdampak pemotongan anggaran.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Zainal Fatah tidak bicara banyak ketika ditanya ihwal nasib pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) usai efisiensi anggaran.

Adapun seiring Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran Kementerian PU dipangkas senilai Rp 81 triliun.

Ibu Kota Negara (Instagram)

Dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp 110,95 triliun, anggaran Kementerian PU tersisa Rp 29 triliun.

“Ini nanti kami diskusikan (nasib proyek di IKN). Ini termasuk yang akan didiskusikan di DPR,” kata Zainal saat ditemui di Kementerian PU pada Selasa, 4 Februari 2025.

Meskipun proyek baru di IKN diserahkan ke Otorita IKN, Kementerian PU masih memiliki sejumlah tanggungan.

Karena itu, Menteri PU Dody Hanggodo sempat mengusulkan tambahan anggaran Rp 14,87 triliun khusus untuk IKN. Dody mengusulkannya dalam rapat kerja bersama Komisi V pada Selasa, 3 Desember 2024.