G7 Sepakat Stop Penggunaan Batu Bara di Tahun 2035

FTNews - Menteri Energi dari Group of Seven (G7) mengatakan bahwa kelompoknya sepakat untuk berhenti menggunakan batu bara sebagai pembangkit listriknya. Kelompok yang terdiri atas Kanada, Prancis, Jerman, Itali, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (UE) akan memulai program tersebut pada tahun 2035. 

“Sudah ada perjanjian teknisnya. Kami akan menandatangani kesepakatan politik final pada hari Selasa (30/4),” ujar Menteri Energi Italia Gilberto Pichetto Fratin, yang memimpin pertemuan tingkat menteri G7 di Turin.

Melansir Reuters, selain penandatanganan kesepakatan, para menteri juga akan mengeluarkan komunike akhir yang merinci komitmen G7 dalam dekarbonisasi perekonomian mereka. Pichetto juga mengatakan bahwa para menteri berpotensi untuk melakukan pembatasan impor gas alam cair Rusia ke Eropa. Hal ini akan disampaikan oleh Komisi Eropa dalam jangka waktu dekat.

Baca Juga: Hati-hati! Virus Brokewell Bisa Kuras Rekening

“Masalah ini ada di dalam agenda teknis dan politik (G7). Kami sedang mengatasinya, saya tidak dapat berbicara lebih jauh. Jika sudah ada keputusan akhir, saya akan mengkomunikasikannya,” ucap Pichetto kepada wartawan.

Penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara di Indonesia

PLTU Cirebon 1. Foto Cirebonpower.co.id

Baca Juga: Bocah Temukan Bebek Karet di Pantai, Bukti Kejahatan Lingkungan

Tidak hanya G7 saja, namun Indonesia juga akan berhenti menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia akan melakukan transisi energi. “Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant,” ungkapnya dalam Working Dinner G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, di Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (17/4).

Berdasarkan perhitungannya, pembangkit listrik yang menggunakan batu bara ini dapat memberikan kapasitas 660 megawatt. Selain itu, penutupan pembangkit listrik ini membutuhkan dana sebesar $1,3 miliar atau sekitar Rp21,1 triliun dalam 7 tahun ke depan. Proses ini dapat mengurangi hingga 28,5 juta ton CO2 dari Indonesia.

Selain menutup PLTU, Indonesia juga menyiapkan kredit karbon. Sri Mulyani mengatakan bahwa ini menjadi salah satu hal yang penting agar transisi energi dapat berlangsung. Terutama, dengan adanya investasi sektor swasta dari instrumen ini.