Harta Kekayaan Doni Maradona, Politikus PDIP yang Walk Out di Rapat Paripurna DPRD Jabar

Sosok Doni Mardona Hutabarat, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), kekinian tengah menyita perhatian publik.

Ini setelah aksinya bersama anggota Fraksi PDIP lainnya yang memutuskan walk out saat rapat paripurna DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025) kemarin.

Aksi walk out PDIP ini dipicu pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat pidato dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025.

Baca Juga: Jalin Kemitraan, PWI Depok Gelar Diskusi 4 Pilar Kebangsaan

Sebagai informasi, saat itu Dedi Mulyadi menyinggung Pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

Pernyataan ini dinilai Doni Maradona Hutabarat telah mendeskreditkan DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Fraksi PDIP pun memutuskan walk out dari rapat paripurna.

Aksi walk out Doni Maradona membuat publik tidak sedikit yang penasaran dengan sosoknya. Termasuk soal harta kekayaannya selaku penyelenggara negara.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Siapkan Pesta Juara untuk Persib, Wali Kota Bandung Izinkan Pawai

Berikut harta kekayaan Doni Maradona yang dikutip FTNews.co.id dari laman resmi e-LHKPN KPK.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024, Doni Maradona memiliki harta Rp 8,4 miliar.

Pria kelahiran Dumai, Riau, 8 Agustus 1981 ini memiliki dua tanah di Bekasi dan satu di Bogor.

Aset tanah dan bangunan yang dimiliki Doni Maradona Hutabarat tersebut mencapai Rp 5.515.000.000.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar Doni Maradona Hutabarat memboncengi sang istri dengan motor Vespa. [Instagram @doni_maradona_hutabarat]

Berikut rincian harta kekayaan Doni Maradona yang dilaporkannya ke KPK pada 25 Maret 2025.

I. DATA HARTA: Pelaporan LHKPN per 31 Desember 2024

A. TANAH DAN BANGUNAN, Rp 5.515.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/200 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri, Rp 1.375.000.000

2. Tanah Seluas 370 m2 di Kab/Kota Bogor, Lainnya, Rp 740.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 130.5 m2/189 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri, Rp 3.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN, Rp 2.052.000.000

1. Motor, Honda Beat Tahun 2012, Hasil Sendiri, Rp 7.000.000

2. Motor, Vespa Primavera Tahun 2021, Hasil Sendiri, Rp 45.000.000

3. Mobil, Fortuner VRZ Tahun 2016, Hasil Sendiri, Rp 340.000.000

4. Motor, Royal Endfield 500cc Tahun 2017, Hasil Sendiri, Rp 100.000.000

5. Mobil, Daihatsu Taft GT Tahun 1990, Hasil Sendiri, Rp 90.000.000

6. Mobil, Mercedes Benz C300 Tahun 2023, Hasil Sendiri, Rp 750.000.000

7. Mobil, Nissan Terra Terra Tahun 2023, Hasil Sendiri, Rp 720.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA, Rp 120.000.000

D. SURAT BERHARGA, Rp 0

E. KAS DAN SETARA KAS, Rp 690.438.424

F. HARTA LAINNYA, Rp 50.773.060

Sub Total Rp 8.428.211.484

II. HUTANG, Rp 0

III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II), Rp 8.428.211.484

PDIP Walk Out

Sementara itu, dalam pidatonya di Musrenbang di Cirebon, KDM—sapaan Dedi Mulyadi—membahas terkait pembangunan dihadapan pada kepala desa se-Jabar.

Dia menyatakan jika dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, terpenting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujarnya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," imbuh Dedi Mulyadi.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. [Dok. Istimewa]

Saat rapat paripurna DPRD Jabar dibuka, Jumat kemarin, Doni Maradona Hutabarat langsung menyampaikan interupsi.

Ia menilai pernyataan Dedi Mulyadi saat Musrenbang di Cirebon itu telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

"Begini pimpinan, 9 hari yang lalu gubernur di acara yang sakral, saya anggap, acara Musrenbang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu kita sikapi," ucapnya.

"Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi," lanjutnya.

Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat saat reses. [Instagram @doni_maradona_hutabarat]

Doni Maradona lantas menyimpulkan bahwa ucapan Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa gubernur seperti tidak membutuhkan pendapat dari anggota DPRD Jabar.

Namun, lanjutnya, ternyata dalam pembahasan ancangan peraturan daerah pada, Jumat (16/5), Pemprov membutuhkan DPRD untuk membahas.

"Gubernur tidak bisa jalan sendiri untuk membuat peratuan daerah," ujar Doni Maradona.