LHKPN Bupati Aceh Selatan Bocor, Ada 2 Excavator dan 5 Mobil Mewah
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kembali menjadi pusat perhatian publik setelah keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah bertepatan dengan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayahnya.
Di tengah kritik yang semakin menguat, harta kekayaan sang bupati—khususnya koleksi kendaraan dan alat berat—ikut menjadi sorotan.
Baca Juga: Daftar Harta Kekayaan Verrell Bramasta Versi LHKPN: Tanah Bangunan Capai Rp 40 M
Deretan Kendaraan Mewah dan Alat Berat
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terakhir, Mirwan memiliki deretan kendaraan roda empat dan mesin berat dengan nilai total mencapai miliaran rupiah.
Koleksi tersebut terdiri dari SUV, pick-up, sedan, hingga alat berat yang umumnya digunakan untuk aktivitas konstruksi dan operasional lapangan.
Baca Juga: Uhuy! Sebulan Lebih Jadi Anggota DPD RI, Harta Kekayaan Komeng Terungkap, Segini Uang yang Ada di Rekeningnya
Beberapa kendaraan yang tercatat di antaranya:
Toyota Fortuner produksi 2017
Daihatsu Pick Up keluaran 2013
Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck tahun 2008 dan 2009
Toyota Fortuner VRZ tahun 2021
Toyota Rush produksi 2020
Toyota Camry 2019
Dua unit excavator Komatsu keluaran 2004 dan 2007
Jika dijumlahkan, nilai kendaraan dan alat berat tersebut mencapai lebih dari Rp 3 miliar, yang merupakan bagian dari total kekayaan Mirwan yang dilaporkan sekitar Rp 26 miliar.
Bupati Aceh Selatan Dicopot Dari Jabatan Partai
Polemik Keberangkatan dan Reaksi Publik
Koleksi kendaraan ini menjadi bahan perbincangan setelah masyarakat mempertanyakan keberangkatan sang bupati pada saat daerahnya menghadapi bencana alam.
Kritik publik semakin menguat setelah muncul informasi bahwa izin keberangkatan ke luar negeri sebenarnya tidak diberikan oleh pemerintah provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri.
Keputusan untuk tetap pergi dinilai tidak mencerminkan sensitivitas terhadap situasi kebencanaan, terlebih ketika masyarakat membutuhkan arahan dan kehadiran langsung dari kepala daerah.
Polemik ini memicu langkah evaluasi dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mirwan untuk menelusuri dugaan pelanggaran administratif dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perjalanan dinas kepala daerah.
Selain itu, imbas dari peristiwa ini turut mempengaruhi posisi politik Mirwan, termasuk langkah internal partai yang mencopotnya dari jabatan struktural.
Di tengah proses pemeriksaan dan klarifikasi, masyarakat Aceh Selatan masih terus memantau perkembangan kasus tersebut.
Aset mewah yang dimiliki sang bupati kembali menjadi cermin ekspektasi publik akan transparansi dan tanggung jawab seorang pejabat, terutama saat daerah sedang menghadapi krisis.
