FTNews, Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Temgah terus berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana pun membeberkan upaya yang dilakukan pada 2025 mendatang.
Menurutnya, strategi tersebut telah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2025. Di antaranya melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan, stimulan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), listrik murah, pemberian kontribusi jaminan pembiayaan kesehatan, bantuan hewan ternak, dan alat pertanian.
“Selain itu terdapat bantuan stimulan modal usaha dan pelatihan kerja, untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM),” kata Nana, seusai Rapat Paripurna Tanggapan Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, di Gedung Berlian, dikutip dari keterangan Humas Jateng.
Dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2025, imbuhnya, pembangunan SPAM diupayakan melalui alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. Programnya dalam bentuk pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/ kota.
Tak hanya itu, Nana menyampaikan, strategi dalam menurunkan angka kemiskinan juga dilakukan dengan stimulan perbaikan RTLH, yang dibebankan pada anggaran Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki alokasi Rp52,53 miliar.
“Program ini mengedepankan kolaborasi dan sinergi melalui berbagai sumber pembiayaan, dengan melibatkan stakeholder terkait. Misalnya, CSR perusahaan dan bantuan Baznas,” terangnya.
Sementara, beber Pj gubernur, untuk menekan angka pengangguran, Pemprov Jateng akan fokus pada program vokasi, pamagangan, dan job fair secara offline, penyediaan mobil training unit, harmonisasi hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan.
Sebelumnya diberitakan, pendapatan daerah di RAPBD TA 2025 diproyeksikan sebesar Rp23,54 triliun. Anggaran sebesar Rp8,81 triliun untuk sektor pendidikan dan kebudayaan pada 2025. Alokasi tersebut, tertinggi dibandingkan sektor lainnya.***
