Istana Respons Kebijakan Dedi Mulyadi Siswa Nakal Dibina di Barak Militer

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer untuk dibina yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Hasan Nasbi menegaskan kebijakan tersebut dapat dijalankan sepanjang tidak melanggar aturan serta melanggar hak-hak anak.

"Saya harus cek dulu ke Presiden. Jadi sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi," ujar Hasan Nasbi usai menghadiri Diskusi Double Check digagas DPP Gempita yang digelar di Agreya Coffee kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Baca Juga: Potret Gaya Aura Cinta, Remaja yang Disindir KDM 'Anda Miskin, tapi Jangan Sok Kaya'

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi usai Diskusi Double Check bertema "Ada Apa Dengan Prabowo?" yang digagas DPP Gempita di Agreya Coffe kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025). [Foto: FTNews.co.id/Selvianus Kopong Basar]

Menurut Hasan Nasbi, saat ini Indonesia telah menganut sistem desentralisasi. Sehingga kebijakan-kebijakan apapun dikembalikan kepada kepala daerah.

Asalkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh kepala daerah tersebut tidak melanggar prinsip dasar anak-anak yang tengah dibina di barak militer itu.

"Pembinaan-pembinaan itu kan sebenarnya pendidikan itu kan kebijakannya sudah di desentralisasi ke kabupaten, kota, maupun ke daerah. Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil," jelasnya.

Baca Juga: Kunjungi Serdang Bedagai, Kepala PCO Hasan Nasbi Tinjau Program Makan Bergizi Gratis

Kendati demikian, Hasan Nasbi mengatakan bahwa pihaknya segera mengkaji kebijakan yang tengah dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat itu.

"Tapi pemerintah akan periksalah, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah," ungkap Hasan.

"Saya dengar dari Gubernur Jawa Barat kan, harus ada persetujuan orang tua kan. Kalau orang tuanya nggak setuju, nggak jadi dibina dengan cara yang seperti itu. Jadi kita kritisi sama-sama," tutur Hasan Nasbi.

Sebelumnya, kebijakan mengirim anak-anak yang nakal untuk dibina di barak militer telah dilakukan di dua daerah yakni Purwakarta dan Bandung.

Tercatat, terdapat 272 peserta dari 106 sekolah terdiri dari 6 SMA Swasta,15 SMK Swasta, 53 SMA Negeri, dan 32 SMK Negeri telah dibawa ke barak militer.

Saat ini anak-anak itu dibina di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta dan Dapo Pendidikan Atletik Bela Negara Rindam III Siliwangi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk tanggapan terhadap permintaan para orangtua yang sudah kewalahan menghadapi anak-anak mereka yang bermasalah.

"Yang mengarah ke tindakan-tindakan kriminal, dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orangtua di rumahnya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak menerima," kata Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. [Dok. Istimewa]

Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengklaim bahwa para siswa yang berada di barak merasa senang dengan kehidupan mereka di sana.

"Gimana gak happy, gizinya cukup, istirahat cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolah cukup," jelas Dedi.

Namun, kebijakan Dedi Mulyadi itu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terbaru LBH Pendidikan Indonesia (LBH PI) melaporkan Gubernur Jawa Barat itu ke Komnas HAM. (Reporter: Selvianus Kopong Basar)