Dedi Mulyadi Tuntut Transparansi soal PDAM Subang Rutin Terima Rp600 Juta dari Aqua

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti temuan mengejutkan terkait Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Subang yang diketahui menerima pembayaran rutin dari pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua.

Dalam temuan tersebut, PDAM Subang disebut menerima dana hingga Rp600 juta setiap bulan dari pihak pabrik AMDK, meski perusahaan tersebut kini sudah tidak lagi menggunakan air dari jaringan PDAM.

Fakta ini terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang diunggah pada 29 Oktober 2025.

Baca Juga: Arogansi Arteria Berbuah Hujatan Masyarakat dan Teguran Keras Partai

Dalam video itu, Dedi tampak memimpin pertemuan antara jajaran manajemen PDAM Subang, Bupati Reynaldi Putra, serta perwakilan pabrik AMDK di Gedung Sate, Bandung.

PDAM Subang Tetap Terima Bayaran Meski Pabrik Gunakan Sumur Sendiri

Baca Juga: Istri Bupati Purwakarta Meninggal Dunia, Warga Berduka

Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi mempertanyakan alasan PDAM Subang masih menerima pembayaran rutin dari pabrik AMDK, padahal sumber air yang digunakan kini berasal dari sumur bor milik pabrik sendiri.

"Berarti mata air yang pertama, sumber yang kedua dan ketiga itu di tanah pabrik. Pertanyaannya kenapa bayar ke PDAM?" tanya Dedi.

Pembayaran sebesar Rp600 juta per bulan itu rupanya berasal dari perjanjian lama yang dibuat sejak 1994, di mana PDAM Subang memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) di lokasi mata air pertama.

Menurut pihak PDAM, dana tersebut disebut sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan cadangan air milik PDAM oleh pabrik. Namun, penjelasan itu justru membuat Dedi Mulyadi semakin geram.

Dedi Desak Audit Dana dan Pembangunan Jaringan Air Warga

Dedi Mulyadi saat sidak ke pabrik Aqua di Subang (Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)

Dedi menilai dana sebesar Rp600 juta per bulan seharusnya digunakan untuk membangun jaringan air bersih bagi masyarakat sekitar, bukan hanya menjadi pemasukan tetap bagi PDAM.

Ia juga mengungkap bahwa PDAM Subang hanya menyalurkan sekitar Rp20 juta dari pajak pabrik untuk dua desa di sekitar lokasi pabrik AMDK.

"Di sekitar Aqua itu, orang ngambil air sawah. Kenapa tidak yang Rp600 juta itu difokuskan berpuluh-puluh tahun untuk membangun jaringan melayani warga?" tegas Dedi.

"Jangan sampai begini, PDAM sebagai BUMD menikmati uang Rp600 juta setiap bulan, warga di sekitarnya mandi pakai air sawah," lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut, mantan Bupati Purwakarta tersebut memastikan akan melakukan audit terhadap perjanjian dan aliran dana Rp600 juta tersebut guna memastikan transparansi dan pengelolaan yang sesuai aturan.