Isu Reshuffle Mencuat, Jokowi: Tunggu Saja

Forumterkininews.id, Jakarta - Sinyalmen perombakan kabinet mencuat di akhir tahun 2022. Meski demikian hal ini masih menjadi misteri. Pasalnya hingga saat ini, isu perubahan kabinet masih hanya sebatas perbincangan.

Menanggapi hal ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak agar menunggu soal kemungkinan perombakan atau “reshuffle” Kabinet Indonesia Maju pada awal 2023.

“Ya tunggu saja,” ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin, (2/1).

Baca Juga: Korsleting Penyebab Utama Kebakaran di Jakarta

Ketika disinggung terkait kemungkinan adanya perubahan posisi partai politik di jajaran kabinet, Jokowi kembali menjawab “tunggu saja,”.

Sinyalemen perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 bukan kali pertama disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Pada akhir tahun lalu tepatnya 23 Desember 2022, ketika disinggung mengenai hasil survei dari sebuah lembaga survei terkait persetujuan responden agar dilakukan “reshuffle” kabinet, Jokowi menjawab bahwa terdapat kemungkinan untuk mengubah posisi menteri. Namun, Jokowi tidak menyebut waktu pasti untuk perombakan kabinet itu.

Baca Juga: Operasi Damai Cartenz Sita 13 Pucuk Senpi dari KKB

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat.

Presiden Jokowi tercatat sudah tiga kali melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. "Reshuffle" pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 23 Desember 2020. Saat itu, ada enam menteri baru. Diantaranya menteri kesehatan, menteri sosial, menteri agama, menteri perdagangan, menteri kelautan dan perikanan, serta menteri pariwisata dan ekonomi Kreatif.

Lalu, "reshuffle" kedua dilakukan Jokowi pada pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru sebagai menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan juga menteri investasi/kepala BKPM. Kemudian, "reshuffle" ketiga dilakukan Jokowi pada dengan 15 Juni 2022 dengan melantik figur baru untuk jabatan menteri perdagangan, menteri ATR/kepala BPN, wakil menteri ATR/wakil kepala BPN, wakil mendagri, serta wakil menteri ketenagakerjaan.