Kasus Johnny Plate Bukan Politisasi, Ada Alat Bukti

Forumterkininews.id, Jakarta - Penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka sebagai tersangka bukan politisasi. Hal itu diyakini Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM).

Pasalnya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memiliki alat bukti kuat,  dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 BAKTI Kominfo.

Dengan demikian, tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Kejagung telah profesional dan abaikan opini liar.

Baca Juga: Tersangka Ilegal Akses dan Pencurian Data, Ngaku Karyawan saat Beraksi

"Kasus hukum itu bertumpu pada alat bukti. Selama kejaksaan punya alat buktinya, mau ini ada atau tidak motif politik, maka perbuatan dari tersangka harus dipertanggungjawabkan secara hukum," ucap peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/5).

Menurutnya, siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi (tipikor) harus bertanggung jawab dengan perbuatannya.

Penegak hukum harus profesional dan mengabaikan faktor lain yang tidak terkait, termasuk potensi opini liar tentang politisasi.

Baca Juga: Kadiv Humas: Ferdy Sambo Tidak Bisa Ambil Langkah Hukum Lagi Setelah Putusan Sidang KKEP

"Siapa yang bisa menjamin ini ada atau tidak motif politik? Tapi, selama ada alat bukti, ya, harus ditegakkan aturan hukumnya. Kalau tidak ditegakkan hanya karena faktor nanti ada faktor politik, justru itu yang salah," tuturnya.

Zaenur melanjutkan, adanya masalah hukum yang menjerat kader partai yang menjadi pejabat publik dan terlibat korupsi lalu dimanfaatkan lawan politik adalah risiko yang tidak bisa dihindari. "Itu sudah menjadi konsekuensi dalam dunia politik."

"Jadi, intinya bagi pejabat publik janganlah korupsi jika ingin tetap selamat, jika tidak ingin dijatuhkan oleh siapa pun, termasuk lawan-lawan politik," imbuh dia.

Zaenur lantas mendorong Partai Nasdem agar mengoptimalkan kadernya di DPR untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Menurut dia, hal tersebut lebih baik daripada membangun opini.

"Nasdem ini punya wakil (di) DPR RI, mereka bisa melakukan fungsi kontrol, melakukan akuntabilitas dari seorang Jaksa Agung. Misalnya, ada pejabat dari partai lain di kementerian/institusi/lembaga lain lakukan korupsi, kok, tidak diproses? Ya, kita akan dukung kalau NasDem meminta kejaksaan melakukan proses," paparnya.