Kirim Pasukan ke Gaza, Dino Patti Djalal Desak PBB Perjelas Aturan Keterlibatan!

Indonesia tengah bersiap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza Palestina di bawah mandat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menegaskan, sebelum ke sana, mandat PBB harus menjelaskan dengan sangat jelas apa yang diharapkan dan tidak diharapkan dari pasukan perdamaian di jalur Gaza Palestina.

Dino Patti Djalal yang juga pendiri FPCI (Organisasi independen Foreign Policy Community of Indonesia) Dino Patti Djalal mencontohkan, pernah di masa lalu, terjadi peristiwa di mana negara-negara asing memasuki zona konflik dan terlibat dalam konflik lokal.

Kondisi Gaza [Foto: Tangkap Layar Al Jazeera]“Jadi sebelum kita ke sana, mandat PBB harus menjelaskan dengan sangat jelas apa yang diharapkan dan tidak diharapkan dari kita. Dan apa saja aturan keterlibatan yang berlaku bagi pihak-pihak yang berkonflik,” ujar Dino dalam taklimat media “Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025”, dilansir InfoPublik.

Menurut Dino, alasan negara-negara Arab tidak mengirimkan pasukan ke Jalur Gaza karena situasi di Gaza sangat berbahaya, sehingga harus ada jaminan keamanan saat Indonesia mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Gaza.

Dino menegaskan, Indonesia perlu memastikan ketentuan aturan keterlibatan dan ketentuan misi untuk pasukan penjaga perdamaian agar pasukan perdamaian yang dikirimkan Indonesia ke Gaza mampu melindungi dan menjaga perdamaian dan tidak berakhir dalam situasi yang rumit.

Seleksi Prajurit TNI untuk Gaza Masih Berlangsung

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, saat ini seleksi prajurit untuk dikirim sebagai pasukan perdamaian ke Gaza masih berlangsung.

"Untuk proses seleksi masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan, sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan (DK) PBB dan keputusan politik Pemerintah," kata Freddy melalui keterangan resmi.

Kapuspen TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah [Foto Dok Puspen TNI]Freddy mengatakan, proses seleksi meliputi beragam tahapan salah satunya pengalaman prajurit dalam menjalani misi kemanusiaan di dalam maupun luar negeri.

Setelah proses seleksi di setiap matra selesai, barulah pihak Mabes TNI akan menerima daftar nama-nama prajurit tersebut. "Belum ada daftar nama yang diterima Mabes TNI. Yang dilakukan baru sebatas pendataan kesiapan satuan di tiga Matra sesuai Protap Operasi Luar Negeri," ujar Freddy.

DK PBB Bentuk ISF di Gaza

Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang disponsori AS untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, di mana ISF akan beroperasi melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

ISF bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

Sejumlah 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.

Sebelumnya, pada 18 November 2025, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengumumkan bahwa Indonesia menyambut baik dan mendukung pengesahan resolusi tersebut, serta menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian guna mengakhiri konflik yang berkepanjangan.