Komisi III DPR Pilih 10 dari 16 Calon Hakim MA, KY: Hakim Ad Hoc HAM harus Ditambah

Dari 16 calon hakim yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, hanya 10 yang disetujui. Yakni, 9 calon Hakim Agung dan 1 calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM).

Merespon hal tersebut, Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota Komisi Yudisial sekaligus Juru Bicara KY menyatakan, menghormati keputusan legislative karena itu memang menjadi kewenangan Lembaga tersebut.

“DPR telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 16 calon yang diajukan KY. Hanya 10 calon yang diloloskan DPR, sesuai kewenangan lembaga legislatif,” ujar Mukti Fajar Nur Dewata, Kamis (18/9/2025).

Baca Juga: Komisi Yudisial Sebut Ada Hakim yang Memanipulasi Putusan

Menurutnya, proses seleksi berlangsung transparan dan partisipatif, untuk menghasilkan calon hakim yang berkompeten dan berintegritas tinggi.

KY: Hanya 1 Hakim Ad Hoc HAM yang Disetujui, Masih Kurang harus Ditambah

Namun demikian, ujarnya, untuk hakim ad hoc HAM, hanya satu orang yang disetujui, sehingga secara normatif belum memenuhi ketentuan. Mengacu pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, majelis hakim di MA seharusnya berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 hakim agung dan 3 hakim ad hoc.

Baca Juga: Sepanjang 2022 KY Terima 2.925 Laporan Masyarakat Terkait Hakim

“Kondisi ini menunjukkan perlunya penunjukan tambahan hakim ad hoc HAM agar majelis bisa efektif menangani perkara,” tambah Mukti Fajar.

KY menegaskan akan melanjutkan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM jika ada permintaan resmi dari Mahkamah Agung, memastikan proses tetap berkesinambungan.

Berikut nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang disetujui DPR, dilansir InfoPublik:

Kamar Pidana:

Suradi (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA)

Kamar Perdata:

Ennid Hasanuddin (Hakim Tinggi MA)

Heru Pramono (Hakim Tinggi MA)

Kamar Agama:

Lailatul Arofah (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA)

Muhayah (Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda)

Kamar Militer:

Agustinus Purnomo Hadi (Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi MA)

Kamar Tata Usaha Negara:

Hari Sugiharto (Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN)

Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak:

Budi Nugroho (Hakim Pengadilan Pajak)

Diana Malemita Ginting (Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)

Ad hoc HAM di MA:

Moh Puguh Haryogi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang).***