KPAI Minta Program Barak Militer untuk Anak di Jawa Barat Dihentikan Sementara

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra secara tegas meminta agar program penempatan anak-anak yang dicap “nakal” ke barak militer di Jawa Barat dihentikan sementara.

Ia menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi harus dikaji ulang karena berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

"Sudah kami sampaikan hasil pemantauan kepada pemerintah daerah. Intinya, program ini sebaiknya dihentikan dulu sampai dilakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi regulasi,” ujar Jasra usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

KPAI Soroti Surat Edaran Gubernur yang Diduga Diskriminatif

Momen Haru Dedi Mulyadi Saat Peluk Siswa Yatim Piatu. [YouTube]Jasra mengungkapkan bahwa surat edaran yang diterbitkan Dedi Mulyadi mengandung istilah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia menyebutkan tidak ada istilah “anak nakal” dalam hukum nasional.

"Label seperti itu bisa melanggar hak anak. Dalam undang-undang, kita hanya mengenal istilah anak dalam perlindungan khusus. Penyematan label negatif justru bisa berdampak diskriminatif dan menstigma anak,” tandas Jasra.

Dalam kunjungan ke barak-barak militer tempat program tersebut dijalankan, KPAI menemukan ketidaksamaan dalam fasilitas dan pendekatan pelatihan. Jasra menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dalam membina anak.

"Melatih anak jelas tidak bisa disamakan dengan melatih tentara. Harus ada perspektif perlindungan anak yang kuat. Kita butuh standar etika dalam memperlakukan anak, termasuk komunikasi dan pendekatan psikologis,” pungkasnya.

Evaluasi Lembaga Pembinaan Anak Jadi Sorotan

Selain kritik terhadap program barak militer, KPAI juga menyoroti efektivitas lembaga-lembaga pembinaan anak yang sudah ada, seperti sekolah dan rumah rehat. Jasra mempertanyakan apakah lembaga-lembaga tersebut selama ini sudah berfungsi dengan optimal.

“Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh, termasuk pada ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan lainnya. Harus ada transparansi, mengingat program ini melibatkan nasib anak-anak yang butuh perlindungan,” katanya.

Dorongan Evaluasi Menyeluruh dari KPAI

Momen haru para pelajar bermasalah memeluk orang tuanya usai mengikuti program barak militer selama 18 hari. [Instagram]Menurut Jasra, satu angkatan anak sudah mengikuti program ini. Oleh karena itu, KPAI meminta adanya peninjauan hasil program, khususnya apakah benar terjadi perubahan positif pada anak-anak yang terlibat.

“Kami ingin melihat dampaknya secara nyata. Apakah terjadi perbaikan perilaku anak? Itu harus menjadi fokus evaluasi sebelum program ini dilanjutkan lebih jauh,” tandasnya.