FTNews - Bantuan sosial (bansos) bakal bakal menjadi salah satu poin pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut, jangan sampai bansos menjadi alat pemerintah untuk kepentingan paslon tertentu saat Pilkada.

"Iya, pasti akan jadi pengawasan. Yang penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang digunakan pemerintah untuk kepentingan peserta pasangan calon tertentu ya," ujar Bagja, Selasa (23/4).

Tak hanya bansos, Bagia juga memberikan atensi khusus untuk pengawasan pilkada serentak 2024.

"Tentu kami lakukan atensi khusus. Mulai dari  kendala geografis, netralitas ASN hingga penggunaan program pemerintah,"paparnya.

Ia pun mengimbau para kepala daerah tak mengganti pejabat di lingkungan pemerintah kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Sekarang kami berharap kepada para Kepala Daerah tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Kecuali atas izin Mendagri sampai dengan enam bulan Pilkada selesai," jelasnya.

Kata Bagja, Pilkada serentak tahun ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya.

Lantaran, jumlah wilayah yang menyelenggarakan pilkada pada tahun ini yang jauh lebih banyak ketimbang pilkada sebelumnya.

"Kenapa? Karena seluruh daerah melakukan pemilihan kepala daerah. Kalau dulu ada 270 (daerah). Sekarang semuanya melakukan pemilihan kepala daerah, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta," tutur Bagja.

Oleh sebab itu, Bagja mengatakan koordinasi berjenjang yang Bawaslu lakukan akan diperkuat sebagai antisipasi terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.