FTNews - Ramai kritik menjelang Pemilu 2024. Kali ini datang dari kalangan civitas akademika dari berbagai kampus. Hingga Minggu (4/2) tercatat sudah enam kampus yang bersuara dan mengkritisi kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Petisi Bulaksumur dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi petisi pertama yang para akademisi sampaikan, 31 Januari 2024.

Mereka terang benderang melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga alumni dari universitas tersebut.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ucap Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro dalam pernyataan itu.

Sebelumnya mahasiswa UGM pun pernah melontarkan kritik serupa kepada Jokowi.

Kekecewaan mereka atas kondisi semrawutnya demokrasi terjadi dengan adanya pelanggaran etik di Mahkamah Konsitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum hingga keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.

“Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi,” ungkap Koentjoro.

Mereka pun mendesak kembalinya koridor demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Sesuai dengan esensi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Petisi IPB untuk demokrasi. Foto: Antara

Hujan Kritik dan Petisi

Tak lama berselang, 1 Februari 2024 Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta juga menyampaikan pernyataan sikapnya.

Kritikannya pun sama, mendesak penghentian tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.

Berlanjut ke Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Menurut mereka, Indonesia kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan.

Beralih ke Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yang menjadi kampus keempat yang menyampaikan petisi ke Presiden Jokowi.

Unhas turut prihatin atas perkembangan demokrasi di Indonesia jelang Pemilu 2024. Mereka mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara mengedepankan nilai-nilai kerakyatan. Lalu keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat juga menyerukan netralitas presiden di Pemilu 2024 pada Jumat (2/2). Selanjutnya Sabtu (3/4) Universitas Padjadjaran juga menyerukan petisi.

Tidak ketinggalan pada Minggu (4/2) Institut Pertanian Bogor (IPB) turut menyatakan sikap setelah beberapa kampus mengkritik Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi di Kongres GP Ansor. Foto: Antara

Respon Jokowi

Terkait petisi dan lontaran kritik akademisi dari berbagai kampus, Presiden Joko Widodo mengungkapkan semua pihak bebas memberikan kritik dan pendapat.

“Itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” kata Jokowi di sela-sela acara Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok, Jumat (2/2).

Menanggapi hal itu, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, petisi itu bagian dari kewajiban moral agar demokrasi on the track.

“Demokrasi agar berjalan, demokrasi agar tidak dikebiri, tidak dikuasai oleh oligarki, dan kepentingan-kepentingan politik dinasti,” katanya di Jakarta, Minggu (4/2).

Pernyataan dan petisi itu lanjutnya untuk mewujudkan demokrasi berkualitas menerapkan nilai-nilai etika. Tumbuh dan berkembang seiring sejalan dengan pembangunan akal sehat.

“Dalam demokrasi harus ditonjolkan kompetisi yang sehat jadi banyak makna (petisi). Tapi itu ya gerakan moral menjaga demokrasi Indonesia tetap sehat,” tandasnya.