FTNews - Presiden Joko Widodo mengkritisi adanya puluhan ribu aplikasi layanan publik milik pemerintah yang tumpang tindah. Dengan hadirnya INA Digital, ia pun menegaskan untuk menyetop pembuatan aplikasi-aplikasi baru di tahun 2024.

Hal itu Jokowi sampaikan saat peluncuran GovTech Indonesia bernama INA Digital pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5). INA Digital merupakan platform layanan digital pemerintah yang terpadu dan akan mulai diluncurkan pada September 2024 mendatang.

Dalam kesempatan itu Jokowi menyebut, kehadiran birokrasi seharusnya melayani masyarakat. Bukan sebaliknya mempersulit atau memperlambat.

"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi,” kata Jokowi.

Ia pun mengkritisi adanya 27.000 aplikasi layanan publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih. Untuk itu, Presiden meminta pemerintah berhenti membuat aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri.

“Mulai tahun ini berhenti lah membikin platform-platform baru, setop. Karena tadi, 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu membikin anggaran, ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Membuat platform baru,” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, terdapat kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. “Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi. Ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” imbuh Presiden.

Masyarakat sangat membutuhkan aplikasi layanan publik yang ramah dan mudah. Foto: Freepik

Satu Aplikasi

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga menekankan perlunya memperkuat infrastruktur dan transformasi govtech agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita. Semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi ke govtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya,” katanya.

Melansir laman Sekretariat Kabinet, dengan adanya INA Digital, Presiden berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih sederhana dan terintegrasi melalui satu aplikasi.

“Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data," ucapnya.

Sehingga tidak boleh ada lagi alasan soal kepemilikan data yang eksklusif milik kementerian, lembaga atau daerah tertentu saja. "Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara," tandas Jokowi.