Mobile Ad
Polusi-Air Bersih, Tak Muncul di Debat: Masyarakat sudah Merasakan Dampaknya

Selasa, 23 Jan 2024

FTNews - Debat calon wakil presiden (cawapres) Minggu (21/1) malam menyisakan banyak catatan kritis di kalangan penggiat lingkungan. Belum semua aspek pembangunan berkelanjutan dan lingkungan yang terungkap. Misalnya saja polusi dan krisis air bersih.

Debat cawapres kedua dari lima debat rangkaian debat Pilpres 2024 (tiga debat capres dan dua debat cawapres) pada Minggu malam memang fokus pada isu-isu seputar lingkungan hidup. Tema debat itu yakni pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Pengamat lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa menilai, dalam konteks perubahan iklim terkait air, pangan dan energi kurang terbahas dalam debat cawapres.

"Padahal persoalan air itu salah satu dari tiga isu penting. Air, pangan dan energi isu strategis lingkungan hidup," katanya menjawab FTNews, di Jakarta, Selasa (23/1).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 3,28 persen rumah tangga Indonesia kekurangan air minum pada tahun 2022. Persentase tersebut meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya yakni 3,27 persen.

Jika melihat sebaran wilayahnya, Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan persentase tertinggi. Hampir 13,74 persen rumah tangga kekurangan air minum.

Posisi berikutnya, Maluku Utara 9,75 persen rumah tangga dan 8,53 rumah tangga di Sulawesi Barat juga mengalami kekurangan air minum pada tahun 2022.

Kekurangan air minum berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Beberapa dampak di antaranya dehidrasi, diabetes, sakit kepala, kulit kering, lelah, masalah pencernaan hingga risiko stroke.

Selain berdampak ke manusia, krisis air di sektor pertanian juga akan mengancam ketersediaan dan ketahanan pangan.

Kekeringan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Foto: ANTARA

El Nino dan Kekeringan


Sementara itu, di tahun 2023 Indonesia mengalami El Nino. Sebuah kondisi dengan minim curah hujan sepanjang tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut tahun 2023 lebih kering daripada tahun 2020, 2021 dan 2022. Kekeringan melanda sebagian besar wilayah Indonesia tahun 2023.

Kementerian Pertanian pun mencatat, 27 ribu hektare (ha) lahan pertanian di Indonesia mengalami kekeringan. Angka ini melonjak dibanding luas kekeringan di musim kemarau tahun 2022 yang hanya 2.700an hektare.

Mahawan menambahkan, aspek pembangunan berkelanjutan juga kurang terelaborasi dalam debat. Sustainable Development Goals dengan 17 tujuan minim cawapres bahas. Persoalan ekosistem daratan, lautan, pencemaran dan polusi juga sama, minim cawapres bahas.

Triple Plenatary Crisis terkait perubahan iklim, pencemaran dan degradasi lingkungan biodiversity lost sudah nyata. "Hal ini juga terjadi di Indonesia," imbuhnya.

polusi udara, kendaraan listrik Ilustrasi buruknya polusi udara di Jakarta. Foto: Antara

PLTU Sumbang Polusi


Pengampanye Iklim dan Energi Greenpease Bondan Andriyanu menilai, konsep hilirisasi yang mencuat dalam debat cawapres pasti membutuhkan energi besar untuk melistrikinya.

"Jika listrik tersebut berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara maka akan menambah polusi udara di mana tempat hilirisasi itu dibangun," katanya Selasa (23/1).

Menurutnya, jika memang berniat untuk mengurangi polusi harus dengan transisi energi terbarukan.

"Intinya ketiga calon belum ada rencana nyata bagaimana keluar dari kecanduan PLTU batubara. Sebagai bentuk nyata transisi energi dan menyediakan udara bersih," tandasnya.

Mengutip Databoks, di tahun 2022 konsentrasi PM2,5 pada udara di sejumlah kota besar di Indonesia jauh di atas ambang batas Badan Kesehatan Dunia (WHO). Itu artinya tersandera polusi.

Standar WHO 5 mikrogram per meter kubik. Sementara itu Makassar 13,2 mikrogram per meter kubik, Bogor 15,9, Semarang 24,3, Bandung 26,1, Surabaya 34,4 dan Jakarta 36,2 mikrogram per meter kubik.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan, polusi di Jabodetabek paling banyak berasal dari kendaraan dan PLTU.

Sebanyak 44 persen polusi udara Jabodetabek berasal dari emisi kendaraan. Lalu 34 persen dari PLTU. "Sisanya adalah lain-lain. Termasuk dari rumah tangga, pembakaran dan lain-lain," kata Siti.

Topik Terkait:

Advertisement

Advertisement