FTNews - Pemerintah bakal memindahkan 3.246 Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni PNS, TNI, dan Polri ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap. Pemindahan PNS ke IKN tahap awal akan mulai pada bulan Juli tahun ini.

Rencana ini disampaikan oleh Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Dalam keterangannya, Anas menyebut pemerintah akan memberikan komponen tambahan dalam pemberian tunjangan Pionir bagi PNS yang pindah pada tahap awal ke IKN.

"Pemberian tunjangan pionir, bukan sebagai tambahan tunjangan kinerja. Namun sebagai komponen baru yang masuk dalam penghargaan/penerimaan total bagi ASN yang bekerja di IKN," tutur Anas.

Akan tetapi, lanjutnya,  para ASN yang pindah ke IKN harus memiliki literasi digital yang baik, multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN.

Serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

(Dok: BKN)

"Kita tidak hanya memindahkan ASN ke IKN saja. Namun juga menyiapkan SDM unggul yang memiliki kriteria-kriteria yang sudah di tentukan. Terutama mampu multitasking dan menerapkan nilai BerAKHLAK adaptif dan kolaboratif," paparnya.

Siapkan Hunian

Kementerian PUPR sebelumnya merilis data, ada sebanyak 47 tower bagi ASN dan TNI/Polri di IKN pada tahun 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 tower (1.740 unit hunian) akan di huni oleh ASN dan sebanyak 18 tower (1.080 unit hunian) oleh TNI/Polri.

Pembangunan 47 tower rusun ini juga konon, dapat menampung hingga 16.000 ASN dengan asumsi satu kamar berisi dua orang.

(Dok: PUPR)

Proyek rusun di IKN ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran untuk pembangunan ini sekitar Rp9,4 triliun dengan alokasi tahun 2023 sebesar Rp3,7 triliun dan Rp5,7 triliun pada tahun 2024.

Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam 5 fase.

Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan, fase kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN, dan fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government.

Sera fase keempat (2035-2039) pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0, dan fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).