Lulusan S1 Wajib Tahu! Ada Program Magang Bergaji UMK di 2026

Pemerintah akan kembali menggulirkan program magang bergaji setara upah minimum kabupaten (UMK) pada tahun 2026.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menambah lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Hubungan Luhut vs Purbaya Memanas, Peter F Gontha Sebut Mengarah Adu Domba

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp1,06 triliun untuk melanjutkan program tersebut.

Anggaran itu merupakan bagian dari total Rp1,37 triliun yang dialokasikan untuk periode 2025–2026.

“Tahun pertama, sebesar Rp300 miliar digunakan untuk tahap awal, dan sisanya Rp1,06 triliun akan digelontorkan pada 2026 untuk memperluas jumlah peserta,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025)

Baca Juga: Lapor Pak Purbaya, Pengusaha Ngadu Sulitnya Berurusan dengan Bea Cukai

Target 100 Ribu Peserta dengan Gaji Rata-Rata Rp3,8 Juta

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran Kemenkeu. [Instagram @purbayayudhi_official]

Pada tahap awal, program ini menargetkan 20 ribu peserta lulusan baru (fresh graduate) S1, kemudian diperluas hingga 100 ribu peserta secara bertahap.

Setiap peserta akan menerima uang saku setara UMK, dengan rata-rata mencapai Rp3,8 juta per bulan.

Pelaksanaan magang dimulai pada Oktober hingga Desember 2025 selama 2,5 bulan, lalu diperpanjang menjadi 3,5 bulan pada 2026.

Program ini diharapkan memberi pengalaman kerja awal bagi para lulusan muda sekaligus menambah konsumsi masyarakat berpendapatan rendah agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

“Diharapkan program ini tidak hanya memberi pengalaman kerja, tetapi juga mendorong perekonomian lewat peningkatan daya beli,” ujar Purbaya.

BLT dan Subsidi Transportasi Perkuat Daya Beli

Ilustrasi magang. [Gemini]

Selain program magang, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Sejahtera (BLTS) sebesar Rp31,5 triliun untuk 35,05 juta keluarga penerima manfaat dari desil 1–4.

Bantuan tersebut diberikan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan penyaluran ditargetkan selesai pada November ini.

“Dari total Rp31,5 triliun, sebanyak Rp18 triliun sudah disalurkan dan sisanya akan dipercepat,” jelas Purbaya.

Untuk mendukung mobilitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah juga menyiapkan subsidi transportasi senilai Rp180 miliar.

Bantuan ini berupa diskon tiket kereta api hingga 30 persen, angkutan laut 20 persen, penyeberangan 100 persen untuk jasa pelabuhan, serta potongan harga tiket pesawat dalam jumlah terbatas melalui kerja sama BUMN transportasi.

Purbaya menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan strategi pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap berada di kisaran 5,5–5,6 persen hingga akhir tahun.

“Kalau ada dana, manfaatkan untuk memperkuat ekonomi dan membantu masyarakat,” tegasnya.