Mahasiswa Baru Lulus Siap-siap, Ada Program Magang Dapat Uang Saku Setara UMP, Mulai Oktober

Keenam yaitu Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) yaitu penyediaan upah harian bagi 215.421 pekerja. Pagu Anggaran tahun 2025 yang bisa diserap yaitu Rp1,93 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Rp1,36 triliun dari Kementerian Perhubungan.

Program Nataru Diskon Jasa Transportasi

Ketujuh, dari Kementerian Pariwisata dan Perhubungan akan diluncurkan Paket Nataru berupa PPN DTP untuk tiket pesawat terbang, serta 50% diskon jasa transportasi di hari/waktu tertentu. Selain itu, akan dilaksanakan juga Harbolnas selama seminggu di Desember 2025, dan mendorong program ritel lainnya.

Kedelapan yakni program Percepatan Deregulasi, terutama penyelesaian aturan turunan terkait penambahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital, dikarenakan akan diintegrasikan sistem Kementerian/Lembaga (K/L) ke sistem Online Single Submission (OSS) dan akan diberlakukan pada 5 Oktober 2025.

“Tadi juga hadir Gubernur DKI Jakarta yang mendorong Pilot Project Program Perkotaan yang berupa perbaikan kualitas pemukiman atau renovasi rumah, dan penyediaan tempat untuk Gigs Economy, di mana Pemprov DKI Jakarta punya anggaran Rp2,7 triliun untuk merealisasikan program ini,” ucap Menko Airlangga.

Program Berlanjut hingga 2026

Lebih lanjut, untuk empat Program Paket Ekonomi yang sudah dilaksanakan saat ini dan disiapkan regulasinya untuk dilanjutkan pada tahun 2026, terdiri atas penyesuaian jangka waktu pemanfaatan dan penerima manfaat PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM sampai tahun 2029, lalu program dengan alokasi Rp2 triliun dengan target sekitar 542 ribu UMKM, dan akan diperpanjang sampai tahun 2029.

Kemudian, perpanjangan diskon PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 juta/bulan.

Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP juga diberlakukan untuk para pekerja di industri padat karya, seperti di industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang dari kulit, dengan target sebanyak 1,7 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp10 juta/bulan.

“Juga akan dilanjutkan di tahun 2026 yaitu PPN DTP Properti, yang sudah disetujui Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Keuangan, misalnya untuk pembelian rumah sampai harga Rp5 miliar, PPN yang ditanggung Pemerintah tetap sampai Rp2 miliar, dan sisanya ditanggung pembeli,” jelas Menko Airlangga.

Selanjutnya, juga dilakukan perpanjangan dan perluasan Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU). Targetnya sampai tahun depan yaitu sekitar 9,9 juta pekerja BPU seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga dan lainnya.

5 Program untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Sementara itu, ada lima Program Paket Ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja terdiri dari Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 81.487 koperasi yang sudah berbadan hukum (per 14 September 2025), akan menyerap 681 ribu orang, dan target mencapai 1,38 juta orang sampai akhir tahun 2025.

Untuk program Replanting Perkebunan Rakyat, dengan target 870.890 ha pada enam komoditas strategis yaitu tebu, kakao, kelapa, kopi, mete dan lada/pala. Program ini diharapkan membuka setidaknya 1,6 juta lapangan kerja dalam tiga tahun ke depan.

Kemudian untuk Kampung Nelayan Merah Putih di tahun 2025 ditargetkan untuk 100 lokasi dengan penyerapan 27 ribu lapangan kerja, dan target tahun 2026 ditingkatkan mencapai 1.000 lokasi dengan potensi 270 ribu lapangan kerja. Di samping itu, program Revitalisasi Tambak Pantura seluas 20 ribu ha untuk budidaya nila salim dan akan menyerap 132 ribu pekerja selama periode 2025-2028.

Untuk program modernisasi kapal nelayan dengan target sebanyak 1.582 kapal diharapkan akan menciptakan 600.188 lapangan kerja pada periode 2025-2027, dan juga pembangunan Modeling Integrated Shrimp Farming di Kota Waingapu, Provinsi NTT, yang ditargetkan menyerap 5 ribu tenaga kerja.

“Untuk mengakselerasi implementasi program prioritas, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang akan segera diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Menko Airlangga.***