Mahathir Murka, Malaysia Jual Kedaulatan Kepada AS Lewat Perjanjian Baru

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, melontarkan kritik tajam terhadap langkah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik antara Malaysia dan Amerika Serikat.

Menurut Mahathir, perjanjian yang ditandatangani pada 26 Oktober itu merupakan bentuk “penjualan kedaulatan negara” dan simbol imperialisme modern yang dibungkus dengan istilah kerja sama ekonomi.

Baca Juga: Kalah dari Malaysia, Pulau Langkawi Geser Bali Sebagai Pulau Terindah

“Ini bukan lagi perdagangan, tetapi penyerahan kebebasan ekonomi yang telah lama kita pertahankan. Jangan sembunyikan di balik kata-kata indah seperti diplomasi atau kerja sama. Akuilah saja, pemerintah kini rela memperdagangkan kemerdekaan demi menyenangkan kekuatan asing,” tegas Mahathir dalam pernyataan di akun Facebook-nya, Minggu (2/11/2025).

Ia bahkan menuding Amerika Serikat sebagai “kekuatan dunia” yang mendukung genosida terhadap rakyat Palestina, sehingga langkah ini dianggap mencederai nilai kemanusiaan bangsa Malaysia.

Khawatir Picu Ketegangan dengan Tiongkok

Baca Juga: Ada Tsunami Rusia, Warga Pesisir AS Diminta Mengungsi

Mahathir Mohamad murka Malaysia jual kedaulatan kepada Amerika Serikat. [Instagram]

Perjanjian perdagangan antara Malaysia dan AS itu ditandatangani langsung oleh Anwar Ibrahim dan Presiden AS Donald Trump.

Pemerintah Malaysia mengklaim kesepakatan ini akan menguntungkan kedua negara, namun beberapa klausulnya justru menimbulkan kekhawatiran akan potensi gesekan dengan Tiongkok—mitra dagang utama Malaysia.

Salah satu pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 5.1, yang mewajibkan Malaysia meniru kebijakan perdagangan AS jika negeri Paman Sam mengenakan tarif atau pembatasan terhadap negara lain atas dasar keamanan nasional.

Selain itu, Malaysia juga harus menindak perusahaan yang dimiliki negara lain jika dianggap menjual barang di bawah harga pasar ke AS—klausul yang dinilai mengarah pada Tiongkok.

Malaysia Dianggap Terikat Kepentingan AS

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. [Instagram]

Mahathir menuding perjanjian itu membuat Malaysia kini “terikat” untuk membeli berbagai produk dari AS seperti pesawat, gas, dan mesin industri.

Ia juga menyoroti pemberian akses lebih besar bagi perusahaan AS terhadap sumber daya tanah jarang di Malaysia. Menurutnya, kebijakan itu berisiko besar karena membuka pasar domestik sesuai dengan kepentingan ekonomi Amerika.

“Jika pemerintah ini berpikir bisa keluar sepihak dari perjanjian lewat klausul keluar, mereka jelas tak memahami bagaimana perjanjian internasional bekerja,” ujarnya.

Pemerintah Malaysia Bantah dan Klarifikasi

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Abdul Aziz, menegaskan bahwa perjanjian perdagangan itu tidak akan mengorbankan kepentingan nasional.

Ia mengatakan, tindakan apa pun hanya akan dilakukan jika berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional bersama.

“Kata kuncinya adalah berbagi. Jika sebuah kebijakan hanya menguntungkan AS tanpa dampak bagi Malaysia, maka kita tidak wajib ikut menyesuaikan,” jelas Zafrul.

Meski demikian, pernyataan Mahathir telah memicu gelombang kritik publik yang menuntut transparansi penuh dari pemerintah atas isi dan implikasi perjanjian tersebut terhadap kedaulatan ekonomi Malaysia.

Sumber: Malaysia Kini