May Day 2025: Ribuan Buruh Mulai Padati Monas

Hari Buruh International atau May Day 2025 diperingati setiap tanggal 1 Mei. Kegiatan itu tidak terkecuali dirayakan buruh di Indonesia.

Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja mulai padati kawasan Monumen Nasional (Monas) hari ini, Kamis (1/5/2025).

Mereka berdatangan dari berbagai arah secara berkelompok. Baik menggunakan kendaraan bus, sepeda motor, maupun ada pula yang berjalan kaki.

Baca Juga: Prabowo Janji Hapus Outsourcing Dihadapan Ribuan Buruh

Para buruh mengenakan atribut masing-masing tempat mereka bernaung dan ada juga yang mengenakan seragam berupa kaus putih bertuliskan May Day 2025.

Sutisna, seorang buruh dari Bekasi mengatakan, datang bersama rekan-rekan satu profesi untuk memperingati Hari Buruh.

"Kami menggunakan bus, dari Bekasi tadi sekitar jam 07.00 WIB," kata dia.

Baca Juga: Polisi Tangkap 6 Pelaku Geng Anarko, Terungkap Aksi Kerusuhan di Mayday Direncanakan Aktor Intelektual Diburu

Menurut dia, momentum peringatan Hari Buruh kali ini cukup Istimewa.

Karena Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir dan akan berdialog dengan para buruh.

Ia berharap, kehadiran Presiden Prabowo pada acara tersebut bisa membawa kebaikan bagi para buruh sehingga kebijakan pemerintah pro dengan mereka.

"Harapannya tentu kami ingin sejahtera. Semoga Presiden bisa lebih berpihak kepada kami, kaum buruh," katanya.

Saat ini ribuan buruh masih terus berdatangan di Kawasan Monas. Mereka mengenakan atributnya masing-masing.

Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 13.252 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis ini.

Belasan ribu personel gabungan itu yang terdiri dari 9.591 personel Polri, 3.385 personel TNI dan 276 personel pemerintahan daerah.

Peringatan Hari Buruh atau May Day 2025 dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta Pusat dan diperkirakan dihadiri oleh sekitar 200 ribu buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya.

Dalam aksinya, para buruh akan menyampaikan enam aspirasi, di antaranya meminta disahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pokok Ketenagakerjaan.

Kemudian para buruh juga menuntut untuk penetapan upah layak nasional, serta menegakkan tindak pidana korupsi.